Home Hukum & kriminal LIPPO GRUP PAKAI PENGADILAN DAN POLISI, INTIMIDASI PEMILIK LAHAN DI JALAN...

SN Jakarta – Inilah cerita perjalanan sebuah tanah milik warga Jalan Kemang VI RT 12/RW 5,

Haji Saat Bachtiar, yang dipaksakan diklaim oleh pihak PT. Almaron Perkasa (Lippo Grup)  selaku pengelola, Kemang Village, sebagai bagian dari tanah milik mereka, yang tertuang  dalam Hak Guna Bangunan.

Keributan yang sudah berbulan lamanya ini, berawal dari dibangunnya Apartemen dan juga  pusat perbelanjaan Kemang Village di atas tanah rawa yang juga menjadi area serapan air,  dan entah bagaimana tiba­tiba Kemang Village bisa berdiri.

Awalnya 2007, Haji Saat, tidak merasa keberatan dengan dilakukannya perjanjian untuk  penggunaan akses jalan masuk di jalan Kemang VI bagi pihak Kemang Village untuk  pembangunan, dan disepakati bersama pemakaian jalan masuk yang melalui tanah Haji  Saat, sampai dengan 2014 dengan ganti rugi berupa sewa pakai.

Usai masa perjanjian berakhir, 2 dari 3 ahli waris Haji Saat mencoba untuk mempertanyakan  kembali perjanjian tersebut kepada PT. Almaron Perkasa, namun pihak perusahaan  menghentikan kerjasama, dan menganggap jika tanah yang dipakai untuk akses masuk  sepanjang kurang lebih 10 meter, milik perusahaan.

Karena tidak ada itikad baik dari perusahaan, kemudian salah satu anak Haji Saat, Ali Said  alias Riky kebetulan memarkir mobilnya tepat di depan pintu gerbang jalan masuk ke  Kemang Village, kebetulan salah satu manager dari Kemang Village lewat, namun tidak bisa  memuat dua kendaraan roda empat.

Akhirnya Riky dan pihak pengelola saling adu mulut, dengan marah pihak pengelola  meminta agar sekuriti dibantu RT/RW dan pihak Kelurahan untuk memindahkan kendaraan  milik Riky dengan alasan jika jalan tersebut adalah milik Kemang Village.

Keributan akhirnya tidak dihindari, pihak KV lalu melaporkan ke Polres Jakarta Selatan  dengan tuduhan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin.

Namun pihak kepolisian, yang mencoba untuk melakukan tindakan pidana tidak bisa  berbuat banyak, dikarenakan Sertifikat Hak Milik dari Haji Saat yang sudah di validasi  sebulan sebelum terjadinya keributan, menyatakan jika jalan masuk tepat di depan pintu  gerbang memang milik Haji Saat.

Merasa sebagai pemilik sah, akibat tindakan KV, kemarahan pihak keluarga akhirnya ditumpahkan dengan cara memasang palang berupa tumpukan papan plang.

Akhirnya pihak Kepolisian harus turun tangan, dikarenakan muncupnya beberapa preman  yang mencoba membongkar penghalan jalan tersebut, dengan cara melakukan pengukuran  ulang dengan mendatangkan pihak­pihak terkait, termasuk dari Badan Pertanahan Jakarta  Selatan.

Usai dilakukan pengukuran, pihak pertanahan membenarkan kepemilikan jalan tersebut,  milik KV, namun petugas BPN Jaksel tidak bisa memberikan sertifikat ukuran KV, sementara  SHM milik Haji Saat oleh petugas dikatakan kesalahan produk.

Dan kasuspun mulai bergulir, namun pihak petugas BPN tidak membuat hasil pengukuran  sesuai dengan pengukuran yang dikawal pihak Polres Jaksel.

Keanehan mulai muncul, perkara di Polres belum selesai, tiba­tiba datang panggilan berikut  dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan perdata, atas nama kuasa hukum PT.

Almaron Perkasa, dengan tuduhan penghalangan yang dilakukan oleh ahli waris, sejak Juli  hingga Agustus 2015, pihak Mall Kemang Village mengklaim mengalami kerugian hingga  Rp. 112 Milyar lebih.

Dengan catatan kerugian berdasarkan jumlah kendaraan berkurang sebanyak 49, 078 unit  dikalikan Rp. 10.345 (biaya parkir/mobil) = Rp. 507.711.910,­  Kemudian penurunan jumlah pengu jung yang berbelanja di Mall sebanyak 48.161 orang  dikalikan Rp. 250.000 (estimasi belanja/orang) = Rp. 12,040,250,000,­ hingga total  keseluruhannya berjumlah Rp. 12,547,961,910,­

Pengelola juga menuntut kerugian berupa Immaterial termasuk didalamnya kerugian dalam  perihal nama baik perusahaan dan bernilai Rp. 100.000.000.000,­ (seratus milyar).  Sehingga total kerugian yang diklaim oleh pihak perusahaan, mencapai Rp.  112,547,961,910.

Namun pihak tergugat masing­masing, Ali Said alias Riky, Agus Sofyan alias Agung dan nNurul Azizah alias Nur, rupanya tidak gentar, akhirnya surat panggilan untuk sidang pada btanggal 9 November 2015 dipenuhi.

Hasilnya selama mengikuti sidang, ternyata pihak PT. Almaron Perkasa selaku penggugat, btidak bisa memberikan bukti administrasi sesuai dengan gugatan, bahkan selama bpersidangan yang selalu saja tertunda, pihak penggugat juga tidak memiliki saksi untuk  memperkuat gugatan mereka.

“Sidang sampai ditunda beberapa kali, karena pihak penggugat rupanya tidak siap, selain  saksi tidak bisa dihadirkan, juga barang bukti administrasi sesuai dengan jumkah kerugian,  tidak bisa diajukan, mereka hanya bisa menyodorkan bukti berupa foto kejadian, dan surat bHGB,” ujar pengacara tergugat.

Setelah tertunda dengan berbagai macam alasan, akhirnya Hakim memutuskan pihak bpenggugat tidak perlu lagi mencari saksi, dan bukti lain, karena Hakim telah memberitakan  kesempatan berulang kali untuk menyiapkan bukti dan saksi, namun tidak ada.

Selama masa persidangan gugatan, rupanya pihak penggugat kembali melakukan laporan  ke pihak Kepolisian dengan laporan baru lagi.

“Kami merasa jika niat pihak perusahaan hanya ingin mencoba mengitimidasi kami, dan bmenakut­nakuti kami dengan menggunakan Kepolisian dan Pengadilan,” ujar Agung salah  satu tergugat.

Walaupun marah, pihak ahli waris mendatangi pihak Polres Jaksel, tapi kedatangan mereka  bukan untuk memberikan keterangan, namu membawa salinan dari MA terkait perkara  mereka di Pengadilan sedang berjalan, dan pihak Kepolisian tidak bisa melakukan  pemeriksaan sesuai laporan pihak perusahaan.

Dan akhirnya pihak kepolisian menyerah dan membiarkan proses persidangan di PN Jaksel bberjalan hingga selesai, “Sebenarnya pihak kepolisian harusnya tahu soal tersebut,” ujar  Agung jengkel dengan sikap Polisi yang terkesan lebih membantu pihak Perusahaan sejak  masuknya laporan pertama, sebelum masuknya gugatan ke PN Jaksel.

Sidang akhirnya kembali digelar, pada hari Rabu (11/5) dengan agenda pemeriksaan saksi  dari pihak tergugat, selain menghadirkan Ketua RW yang juga pelaku yang ikut mengurus  membantu Haji Saat untuk membuat SHM dan mengurus validasi SHM tahun 2004 dan Juni b2015.

“Sayangnya salah satu Hakim anggota yang menanyakan saksi terkesan oleh kami jika  justru mengarahkan jika gugatan pihak perusahaan benar adanya, sementara persoalan  utama pada kebenaran SHM,” ujar Pengacara.

Akhirnya Hakim memutuskan untuk melakukan sidang luar, di lokasi sengketa, dengan  menyuruh agar kedua belah pihak untuk saling berunding masalah pembiayaan, belum  sempat dihampiri pihak tergugat, perwakilan penggugat sudah pergi tanpa mau bertemu  pihak tergugat soal biaya sidang luar.  (Jall/bmg)

loading...

Balasan