Home Opini Pembungkaman Melalui UU ITE dan Tudingan Makar Mengembalikan Indonesia ke Rezim Terdahulu

SN Jakarta : Telah berlangsung Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun dgn tema”Pembungkaman Aktivis dan Politisi dalam UU ITE dan MAKAR” diselenggarakan oleh Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) di Aula Lantai III Gedung DHN Joang ’45 Jl. Menteng Raya No. 31 Menteng Jakarta Pusat, -/+ 50 (lima puluh) Orang dengan Penanggungjawab Randi Ohoinaung selaku Ketua Pelaksana, Rabu (21/12)

Adapun maksud dan tujuan untuk menyikapi UU ITE yang dinilai sebagai momok menakutkan bagi para Aktivis dan Politisi, sehingga dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap para Aktivis dan Politisi.

Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun tersebut dimoderatori oleh Ali Sodikin dengan Pembicara, antara lain  Beni Pramula (Presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika periode 2015-2020), Andriyana, S.T (Ketua Umum KAMMI periode 2013-2015)? AKBP Gumawan (mewakili Kapolda Metro Jaya) dan Karim, SH (Perwakilan LBH).

Presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika periode 2015-2020 Beni Pramula mengatakan bahwa terkait apa yang telah dilakukannya dengan ingin menurunkan Jokowi itu karena kebebasan hak demokrasi bukan untuk melakukan Makar. “Kami tidak pernah rapat secara bersembunyi, kami melakukan rapat secara terbuka bahkan kami mengundang Pers. Kami pun tidak pernah rapat di Barak Tentara serta tidak pula menggunakan Bambu Runcing dan Pistol. Biarkan sejarah yang mencatat bahwa di tahun 2016 disaat para Aktivis dan Politisi sedang dininabobokan masih ada Aktivis yang konsisten bergerak dan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi” ungkap Beni.

 

“Saya melihat saat ini TNI/Polri bukanlah sebagai alat Negara, melainkan sebagai legitimasi Pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Dimana TNI/Polri berfungsi untuk menakut-nakuti para demonstran untuk tidak melakukan aksinya, untuk itu saya mengatakan bahwa semakin tingginya pembungkaman, semakin tinggi pula perjuangan para Aktivis” ujarnya kembali.

Senada dengan itu Ketua Umum KAMMI periode 2013-2015 Andriyana ST mengatakan “saya melihat saat ini ada rejim yang sedang paranoid atas kritikan dari rakyatnya sendiri, sehingga terjadilah penangkapan terhadap para Aktivis dan munculnya UU ITE”.

Dalam negeri demokrasi dimana pun sangatlah wajar bilamana ada kritik dari rakyatnya sendiri, sangatlah subjektif bilamana ada sedikit kritik langsung dibilang Makar. Oleh karena itulah harus diluruskan, mungkin tubuhnya bisa dipenjarakan, mungkin juga peluru bisa menembus tubuhnya, namun untuk ide dan pemikirannya tidak bisa bungkam.

Demokrasi tanpa kebebasan berpendapat juga tidak mungkin, namun Pemerintah harus menyadari bahwa rakyat boleh melakukan kritikan tanpa harus dibatasi dengan UU ITE.

Perwakilan LBH, Karim SHpun mengatakan bahwa berbicara soal UU ITE sama saja kembali menjadi rejim jaman dahulu.

“Saya prihatin dengan Sri Bintang padahal dia orang yang anti asing tetapi Sri Bintang ditangkap dengan dugaan Makar. Lama-lama orang ngomong apa saja bisa ditangkap juga, dengan menggunakan UU ITE” ujarnya

Karim menambahkan “Sebenarnya UU ITE ini sudah disosialisasikan belum, Pemerintah wajib untuk memberitahukan kepada masyarakat luas dengan sosialisasi. Selain itu apakah UU ITE itu sudah bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana rakyat Indonesia belum paham betul dengan Undang-Undang ini. Masukan buat Kepolisian untuk mensosialisaikan permasalahan ini”

Sebagai perwakilan dari Polda Metro Jaya AKBP Gunawan membantah hal tersebut bahwa Kapolri dan Kapolda tidak membatasi hak-hak demokrasi apalagi melakukan pembungkaman terhadap para Aktivis dan Politisi dalam mengeluarkan pendapat di muka umum.

“Kami hanya menjaga dan mengingat para teman-teman semua untuk tidak keluar dari koridor yang dapat berbenturan dan berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia” imbuhnya.

“Janganlah kita mencoba untuk berbenturan dan berlawanan dengan hukum yang berlaku, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Polisi sebagai aparat keamanan hanya sebagai menjaga, memelihara dan melindungi hak-hak orang lain tanpa adanya misi-misi atau kepentingan tertentu” Gunawan menambahkan

Oleh karena itu bilamana kita mau berjuang untuk kepentingan masyarakat luas, silahkan lakukan dengan benar. Terkait Maklumat Kapolda Metro Jaya perihal penyampaian pendapat di muka umum, itu bukalah larangan melainkan sebagai pengingat saja dikarena penyampaian pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang” (Red)

loading...

Balasan