Home Maritim KKP PERLU LAKUKAN TEROBOSAN LEGALITAS PADA 2017

SN Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan terobosan dalam aspek legalitas untuk lebih mengembangkan sektor kemaritiman pada tahun 2017, kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti melakukan terobosan hukum sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan," kata Abdul Halim, Jumat (30/12).

Dia memaparkan, terobosan tersebut antara lain memaksimalkan peran 8 pengadilan perikanan yang tersebar di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Ambon, Sorong, dan Merauke, melalui mekanisme lelang barang bukti hasil tindak pidana perikanan.

Kemudian, lanjutnya, terobosan lain adalah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan dengan jalan memperbaiki kinerja perizinan kapal perikanan dalam rangka membangkitkan kemandirian bisnis perikanan nasional.

Abdul Halim juga menyoroti permasalahan terkait jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus kelengkapan dokumen kapal perikanan seperti Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Buku Kapal Perikanan.

Ia berpendapat bahwa menonjolnya aspek ketidakterbukaan di dalam perizinan kapal perikanan berdampak serius terhadap keberlanjutan usaha perikanan rakyat.

Bahkan sebagiannya sudah menghentikan operasional kapal sejak 1-2 tahun terakhir. Imbasnya, para ABK menganggur atau beralih profesi katanya. (iqp^end)

loading...

Balasan