Home Hukum & kriminal Komnas Perempuan Minta Penerbitan Surpres RÙU Kekerasan Seksual

SN Jakarta – Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan dalam lima tahun terakhir kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang terjadi di ranah publik/ komunitas, dan dalam tiga tahun terakhir menempati urutan kedua tertinggi dari kekerasan yang terjadi di ranah privat/ domestik.

Menurut Ketua Komnas Perempuan, Azriana, Kekerasan seksual yang dilaporkan, meningkat setiap tahunnya. ‎”2016 saja, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan berjumlah 5765 kasus atau yang terjadi di ranah privat maupun publik, dimana pelaku merupakan orang-orang terdekat dengan korban, baik keluarga maupun orang-orang di sekitar lingkungan korban,” kata Azriana melalui keterangan persnya kepada media ini, Jumat (2/6/2017) lalu.

Hingga saat ini, lanjut Azriana, hak-hak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terlindungi, terutama hak atas keadilan dan pemulihan. Terbatasnya tindakan kejahatan seksual yang dikenali oleh KUHP dan sistem pembuktian yang tidak berperspektif korban, menyebabkan sebagian besar pelaku kejahatan seksual bebas dari jeratan hukum.

“Kasus-kasus kekerasan seksual hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan mengabaikan aspek pemulihan korban. Padahal, dampak dari tindakan kekerasan seksual tidak saja terhadap fisik, psikis dan organ/ fungsi seksual korban, tapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan korban dan keluarganya,” tegasnya.

Atas dorongan Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan dan DPD RI, DPR RI telah mengambil langkah penting menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk daftar Prolegnas Prioritas 2016, dan pada 6 April 2017 telah memutuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU inisiatif DPR RI. Pada tanggal yang sama DPR RI juga telah mengirimkan Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hasil harmonisasi Baleg DPR RI kepada Presiden RI. Dengan demikian, saat ini masyarakat Indonesia menunggu Presiden RI menerbitkan Surat Presiden (Surpres), dan menunjuk Kementerian terkait sebagai perwakilan dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mengacu kepada Pasal 49 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bahwa, batas akhir dari penerbitan Surat Presiden terhadap Draft RUU yang dikirimkan DPR adalah 60 hari kerja sejak surat dari Pimpinan DPR diterima, maka pada 18 Juli 2017, Surpres‎ yang menugaskan menteri yang akan mewakili pemerintah untuk membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama DPR, seharusnya sudah dikeluarkan.

Hal yang perlu menjadi perhatian publik saat ini, bukan saja tenggat waktu penerbitan Surpres tetapi juga pentingnya proses pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama organisasi masyarakat yang selama ini membantu korban.

Dalam pertemuan dengan Komnas Perempuan yang dihadiri oleh Mensesneg, Menteri PPPA, serta Mensos pada 8 Juni 2016, Presiden telah menyampaikan agar Menteri PPPA bersama-sama Komnas Perempuan dapat mengawal hal-hal yang sudah cukup baik dalam Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, terutama yang mengatur pemulihan korban, tetap bisa dipertahankan. Oleh karenanya, pembahasan di tingkat Pemerintah diharapkan melibatkan Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan memandang pentingnya keterlibatan publik dalam pembahasan mengingat ada sejumlah hal yang sangat prinsip yang tidak boleh dihapus/ dihilangkan Pemerintah dari Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disampaikan DPR, yaitu:

1. Kerangka perlindungan negara dan mengenali ketimpangan relasi sebagai akar masalah menjadi pondasi pokok dalam penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan penghukuman yang bermartabat dalam mencegah keberulangan terjadinya kekerasan seksual;

2. Pembaharuan hukum yang secara spesifik memberikan kemudahan bagi korban mendapatkan akses keadilan melalui pengaturan hukum acara yang berperspektif perlindungan hak korban. Seperti diketahui, sebagian besar dari Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP melindungi hak-hak Tersangka/Terdakwa (Pelaku), sementara di sisi lain menyulitkan korban dalam proses pembuktian. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus dapat menerjemahkan KUHAP ke dalam hukum acara yang juga melindugi hak-hak korban, melalui Bab Khusus tentang Hukum Acara atau nama lain yang relevan. Menghilangkan pasal-pasal yang mengatur hukum acara khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sama dengan menutup kesempatan korban untuk mendapatkan proses peradilan yang berkeadilan, dan memberi peluang bagi bebasnya pelaku kejahatan seksual dari jeratan hukum, sebagaimana yang selama ini terjadi;

3. Penanganan kekerasan seksual yang dilakukan secara komprehensif dan melibatkan lintas sektor baik layanan pemerintah maupun layanan negara secara sinergi sebagai upaya pemulihan korban sehingga penting menegaskan pengaturan layanan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan NGO;

4. Mandat RUU Penghapusan KS dalam menyiapkan segala perangkat dan SDM guna memberikan layanan yang berperspektif HAM dan Gender. Oleh karenanya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan anggota DPR RI merekomendasikan agar:

1. Kementerian yang ditunjuk Presiden memastikan adanya partisipasi publik dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dalam hal ini adalah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga pengadalayanan, agar pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersifat partisipatif dan komprehensif;

2. Presiden Republik Indonesia segera menerbitkan Surpres terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang di dalamnya menunjuk Kementerian terkait sebagai pembahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;

3. Mendorong masyarakat sipil mengawal penerbitan Surat Presiden dan memantau setiap tahapan proses pembahasan RUU Penghapusan Seksual. (Beby Siahaya)

loading...

Balasan