Home Politik Kisruh di DPD RI Terus Memanas

SN Jakarta –  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak permohonan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dinilai tak memengaruhi legalitas kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Kubu GKR Hemas tetap yakin, kepemimpinan OSO tidak sah.

“Yang harus dipahami bahwa putusan ini tidak satupun kata atau kalimat yang menyatakan bahwa kepentingan OSO dan kawan-kawan itu sah,” kata kuasa hukum GKR Hemas, Irman Putra Sidin, di Jakarta, Kamis (8/6/2017).‎

Namun, terkait kredibilitas MA sebagai salah satu puncak lembaga peradilan Tanah Air. Terutama jika melihat konsistensi dalam menghormati putusannya sendiri. PTUN, menurut Irman, membelokkan objek perkara dalam putusannya.

“PTUN hanya ingin ketua MA tidak dijadikan objek permohonan pembatalan, bahkan gugatan sekalipun,” katanya.

Ia menyayangkan putusan PTUN, karena MA sebagai lembaga di atasnya, tak ada kepentingan secara konstitusional atas pemanduan sumpah OSO. Irman berdalih tujuan GKR Hemas dan MA serupa, yakni penegakan putusan MA yang inkracht dan konsisten.

“Karena akan mengancam nasib putusan MA lainnya yang akan mudah dilanggar di masa datang, namun meski begitu putusan majelis tetap kami hargai dan hormati,” pungkas Irman. (Beby Siahaya)

loading...

Balasan