Home Politik SK Menkum Ham di Cabut, PKPI Kubu Dipo Gugur Demi Hukum

SN  Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akhirnya memenangkan gugatan kubu Cut Mutia Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang digawangi Haris Sudarno dan Samuel Samson atas SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan AM Hendropriyono.

Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim PTUN Jakarta, dipimpin oleh Roni Erry Saputro menyatakan, berlakunya SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017, dibatalkan. Termasuk juga membatalkan berlakunya SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016.

SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 tersebut terkait SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum AM Hendropriyono.

Sementara SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKP Indonesia.

“Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, dalam Pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal surat keputusan penggugat berupa SK Menkumham no. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pengesahan perubahan AD/ART PKP Indonesia dan SK Menkumham no No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PKP Indonesia periode 2016-2021,” kata Roni Erry saat membacakan putusan di PTUN Jakarta, Rabu (21/07/2017)

Bahkan Majelis mewajibkan Menkumham mencabut kedua obyek perkara di atas. Atas putusan itu seluruh kader dan simpatisan PKP Indonesia yang memadati ruangan sidang pun bertepuk tangan dan saling berpelukan pertanda bahagia.

Saat sidang putusan perkara ini juga dihadiri oleh Haris Sudarno dan Semuel Samson serta para pengurus DPN PKP Indonesia. Dalam sidang mereka juga dihadiri oleh kuasa hukumnya Safril Partang, Abd Lukman Hakim dan Roni Asril.

Sementara Pihak Tergugat Menkumham dihadiri kuasa  hukum Imam dan Ahmad Gelora Mahardika. Sedangkan dari PKP Indonesia sebagai pihak tergugat II intervensi dihadiri oleh Kuasa hukum dari Hendropriono & Associates. (drw/rdp)

loading...

Balasan