Home Hukum & kriminal Soal Hak Angket KPK oleh DPR, Ini Kata Putra Kaban

SN  Jakarta – Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah di gulirkan oleh DPR RI tengah ramai dibicarakan dan menjadi perha‎tian khalayak luas. Anggota DPR dengan kekuasaan yang dimilikinya tengah ramai-ramai berusaha untuk meminta lembaga antirasuah membuka rekaman percakapan antara penyidik KPK dengan tersangka pemberi keterangan palsu terkait  proyek e-KTP. Tersangka yang dimaksud yakni politikus Miryam  Haryani.

Miryam yang merupakan politikus partai Hanura telah bersaksi di depan persidangan Tipikor soal kasus yang menjeratnya tersebut, baik soal alurnya, pejabat yang diduga bermain dan seterusnya, namun beberapa waktu setelahnya dia mencabut kesaksiannya tersebut, tak jelas alasan pastinya. Dia berkelit bahwa pencabutan kesaksian tersebut lantaran ada ancaman dari pihak penyidik KPK. Lantaran memberikan keterangan palsu disidang Tipikor beberapa waktu lalu akhirnya KPK langsung mengganjar Miryam dengan menahannya dan menjadikannya sebagai tersangka.

IMG-20170623-WA0006Hak angket kini tengah bergulir, wakil rakyat yang bermarkas di Senayan meminta KPK membuka isi rekaman percakapan antara penyidik dengan Miryam‎. KPK melawan dengan menolak mentah-mentah desakan tersebut.

Publik mengecam tindakan DPR yang dimotori oleh partai penguasa PDI-P terkait bergulirnya hak angket tersebut, bahkan ICW dengan tegas menyatakan bahwa hak angket tersebut adalah bentuk pelemahan terhadap lembaga KPK.

Lantas bagaimana dengan pendapat orang-orang yang ahli di bidang hukum terkait hal tersebut. Menurut Praktisi Hukum, Dr. Putra Kaban SH.MH, hak angket oleh DPR‎ adalah sah dan diatur oleh hukum.

“DPR komisi tiga itukan komisi yang membawahi bidang hukum, maka hak angket oleh DPR terhadap KPK tidak melanggar konstitusi, itu hak DPR,” tegas Putra Kaban saat berbincang dengan media ini di kantornya di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ‎, sesaat lalu.

“Kita lihat aja nanti bagaimana, jadi saya rasa wajar-wajar saja hak angket DPR dalam soal kasus ini, inikan diatur oleh undang-undang, “kata Putra Kaban yang juga pengacara senior t‎ersebut.

Sebelumnya, KPK menolak mendatangkan Miryam Haryani, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang dipanggil oleh Pansus Hak Angket. Penolakan tersebut membuat DPR menyampaikan jika KPK menolak untuk mendatangkan Miryam memenuhi panggilan Pansus Hak Angket hingga tiga kali, maka Miryam bisa dijemput paksa dengan bantuan kepolisian.

Namun, kepolisian sendiri sudah menolak untuk menjemput paksa Miryam sesuai permintaan DPR. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Kalau ada permintaan dari DPR (jemput paksa) saya sampaikan kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan,” kata Tito.

Menurut Tito, tidak ada landasan yang melegalkan Polri untuk menjemput paksa seseorang demi kepentingan Pansus DPR. Terlebih itu menyangkut kasus yang tengah ditangani KPK‎.‎ (Beby Siahaya)

loading...

Balasan