Home News Kapolri Turun Tangan, Tegur Kapolda Jabar Soal Kisruh Rekrutmen Taruna Akpol

SN, JAKARTA – Kebijakan rekrukmen calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang diterapkan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan terkait dengan prioritas putra daerah atau penerapan aturan kesukuan rekrutmen menuai polemik ditengah masyarakat luas

Apalagi, Polri tidak pernah menerapkan aturan kesukuan untuk rekrutmen.

Seperti diketahui, Kapolda Jabar menerbitkan kebijakan yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017. Keputusan itu terkait dengan prioritas putra/putri daerah.

“Polri tidak pernah membuat dikotomi seperti itu (aturan putra daerah). Polri hanya menerapkan kebijakan local boy for local police dan itu hanya level bintara,” ujar Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri Irjen Arief Sulistyanto.

Menyikapi gonjang-ganjing disekitar porsoalan ini, Kapolri mengaku sudah mengevaluasi kebijakan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan. Untuk selanjutnya, rekrutmen Taruna Akpol di Polda Jabar akan dikembalikan sesuai Peraturan Kapolri. “Sudah saya tegur,” tegasnya.

Menurut Tito, kebijakan itu dilakukan Kapolda karena ingin mengakomodir aspirasi para tokoh dan masyarakat Jawa Barat.

Namun, setelah kebijakan itu viral di media sosial dan menjadi kontroversial, Kapolri langsung bertindak cepat dengan menerjunkan Asisten SDM Kapolri ke Polda Jabar. Kapolri memerintahkan agar rekrutmen Taruna Akpol di Polda Jabar dikembalikan sesuai Peraturan Kapolri. Yakni, tanpa ada pembatasan terhadap putra daerah untuk calon Taruna Akpol.

“Tadinya mau akomodir, niatnya mungkin baik, akomodir tokoh-tokoh setempat. Tapi setelah dijelaskan ada Perkap itu Kapolda baru ingat. Setelah itu kita turunkan tim Mabes Polri dipimpin As SDM meluruskan. Sekarang sudah clear kita kembalikan sesuai aturan perkap,” ujarnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, keistimewaan boleh merekrut putra daerah dalam Perkap itu hanya berlaku di Papua. Sebab, pendidikan di Papua baru terintegrasi dengan Indonesia tahun 1969. Terutama, bagi masyarakat Papua yang tinggal di wilayah tengah pegunungan.

“Di bagian tengah belum banyak berkembang, sehingga pendidikan mereka relatif tertinggal dibanding (wilayah) pantai dan daerah lain. Kalau mereka bersaing dengan pantai dan pemuda pendatang kalah, kapan mau ada perwira dari Papua bagian tengah? Khusus Papua ya, apalagi bagian tengah,” kata Tito.

Sementara untuk daerah-daerah lainnya, yang pendidikan sudah relatif maju, apalagi di Jawa Barat, tidak berlaku pengecualian harus putra daerah atau tidak putra daerah.

“Yang pendidikannya maju apalagi Bandung, Jawa Barat maka tidak ada pengecualian. Siapa pun yang daftar dari sana, sudah lama di situ, mereka adalah warga Jawa Barat, tidak ada istilah putra daerah dan putra non daerah,” terang Tito. (Red)

loading...

Balasan