Home Daerah DUKUNG KPK PENETAPAN TERSANGKA WALIKOTA MEDAN ORMAS BKI RENCANAKAN UNRAS

SN JAKARTA-Sekretaris Jenderal Badan Kamtibmas Indonesia (BKI) M Rifai Barus SH, memberikan dukungan kepada pihak KPK RI yang telah menetapkan Walikota Medan Zulmi Eldin Lubis sebagai tersangka, jadi dihaparapkam supaya ada kebijakan jelas terkait status kasus pemimpim Kota Medan tersebut.

“Kita mendukung pihak KPK RI, dalam penetapan tersangka Walikota Medan Dzulmi Eldin, tapi penetapan tersangka itu, jangan sampai mengorbankan hak-hak warga Kota Medan atau hanya kontelasi kepentingan politik,” tutur M. Rifai Barus di Kebon Sirih Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Lanjutnya, dalam waktu dekat ini, pihaknya aksi damai  di KPK RI untuk mendukung lembaga tersebut, dalam penindakan-penindakan kasus korupsi di Sumut, sehingga dampak dari sebuah pembangunan tersebut terasa bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kita melihat ada sejumlah kepala daerah dan pejabat tertentu di negeri ini, sudah tersangka berbulan-bulan, tapi tidak ditahan, seharusnya jika ada penetapan tersangka, maka sudah seharusnya dilakukan penahanan,” bebernya.

Tambahnnya, Walikota Medan Dzulmi Eldin, perlu membangun kota metropolitan tersebut, suapaya menjadi kota bertarap intermasional, tentu itu harus ada dukungan dari semua elemen.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan turun ke Medan, langsung melakukan dialog dengan Walikota Medan  Eldin terkait kasus yang disangkakan kepada beliau, kita harap hal itu,  jangan sampai hanya menjadi pembunuhan karakter, sehingga tidak fokus membangun kota tersebut, karena selama ini, kita mengenal sosoknya yang memiliki semangat dan spirit untuk membangun Kota Medan tersebut,” pungkasnya.

Dikhabarkan, Wali kota Medan, Dzulmi Eldin resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan dan gratifikasi proyek Podomoro City Deli.

Penetapan status hukum mantan Kadis Pendapatan Kota Medan, juga diselidiki lembaga anti rasuah dalam kasus sistem komputerisasi dan alih fungsi lahan Jalan Jawa /Centre Point Medan itu, atas laporan dan hasil pemeriksaan pada Mantan Walikota, Rahudman Harahap.

“Benar, Walikota Medan DE (Dzulmi Eldin) sudah (tersangka). Senin lalu,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat dikonfirmasi di gedung KPK, Selasa (29/8).

Namun Agus (Ketua KPK) tak dapat merinci Senin tanggal berapa dalam bulan Agustus ini, Dzulmi Eldin dinaikan status hukumnya jadi tersangka.

“Nanti tanya ke Pebri (Juru Bicara KPK- Pebri Diyansyah),” tambah Agus.

Dipertegas dalam kasus apa Edlin ditetapkan sebagai tersangka, Agus menegaskan ” Podomoro” (Podomoro City Deli).

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dzulmi Eldin ternyata telah dicekal bepergian ke luar negeri.

Karenanya, Eldin pun batal menunaikan ibadah haji, pertengahan Agustus 2017.

“Ya tentunya sudah dicekal,” pungkas Agus.

KPK didesak menuntaskan kasus dugaan korupsi dan suap melibatkan Dzulmi Eldin sejak menjabat Kadis Pendapatan Kota Medan hingga kini Walikota Medan periode kedua.

Teranyar, kasus suap dan korupsi perizinan Podomoro City Deli dan lahan Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur.

Dalam kasus Jalan Jawa, mantan walikota Medan Rahudman Harahap dipidana selama 10 tahun. Tak terima hanya dirinya yang ‘nyangkut’, Rahudman pun melaporkan keterlibatan Dzulmi Eldin dan Abdillah AK MBA di kasus Jalan Jawa itu.

Eldin telah dua tahun lebih ditetapkan tersangka oleh Poldasu dan Kejatisu, sementara Dzulmi Eldin dalam penyelidikan dan penyidikan KPK hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Senin semalam (28/8),” kata Wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan, menimpali Agus Rahardjo di tempat yang sama di gedung KPK. (Red)

loading...

Balasan