Home News Revisi Undang – Undang Antiterorisme Segera Disahkan Harapan Polri

Siarannews – Jakarta – Revisi Undang-undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) segera disahkan harapan polri. Dengan begitu, terorisme dapat ditangani secara efektif.

“Dari kepolisian sendiri, tentu menginginkan revisi UU 15/2003 mudah-mudahan dapat cepat dilaksanakan, sehingga penanganannya lebih komprehensif. UU Nomor 15/2003 belum tergambar komprehensif dan lebih banyak mengungkap kasus bom Bali,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5).

Menurutnya, payung hukum yang baru nanti bakal melibatkan banyak pihak dalam penanggulangan terorisme. Nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) tetap dijunjung tinggi. Dikatakan, aksi terorisme merupakan puncak gunung es.

“Sementara, akar gunung es meliputi permasalahan komprehensif ekonomi, ideologi, keadilan, ketidakpuasan. Ini yang perlu ditangani,” ujarnya.

Tito sendiri optimistis revisi UU Antiterorisme dibahas oleh DPR dan pemerintah secepatnya. Pihaknya mengajukan definisi mengenai organisasi dalam revisi UU Antiterorisme. Lewat ketentuan tersebut, kelompok teroris masuk kategori secret society. Sanksi tidak diterapkan hanya untuk individu, tapi seluruh anggota.

Dia memberi contoh seperti Triad di Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). “Triad itu bukan organisasi yang mendaftarkan resmi, tapi mereka adalah secret society. Di Tiongkok, di Singapura, yang mengenal secret society, melarang organisasi itu kemudian memidanakan siapapun yang terlibat di dalam organisasi itu,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan, revisi UU Antiterorisme ditargetkan untuk disahkan pada Jumat (23/5). “Revisi akan selesai dalam waktu dekat. Targetnya Jumat (sidang) paripurna DPR. Kita harapkan begitu,” kata Yasonna.

Menurutnya, tak ada kendala krusial dalam rancangan undang-undang (RUU) Antiterorisme. “Sudah ada pembicaraan dengan teman-teman DPR. (Definisi) TNI dan Polri sudah setuju, dari pemerintah sudah sepakat, tinggal kita lihat dari DPR saja,” imbuhnya.

Penambahan Lapas

Kapolri juga mengusulkan penambahan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan pengamanan maksimal. Perlakuan terhadap narapidana (napi) teroris, harus dibedakan dengan napi kasus tindak pidana lain. Sebab, tidak tertutup peluang napi di luar teroris bakal terpengaruh.

“Polri mengajukan agar dibangun rumah tahanan (rutan) maksimum. Ada masa penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan. Tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat khusus yang tidak sama dengan Rutan Salemba dan Cipinang,” jelasnya.

Tito mengungkapkan, rutan Salemba cabang Mako Brimob Depok, Jawa Barat (Jabar), sudah tak layak dipakai untuk tersangka dan terdakwa teroris. Dikatakan, lapas dengan pengamanan tingkat tinggi dari Mako Brimob Depok akan dipindah ke kawasan Cikeas, Bogor, Jabar.

“Rutan cabangnya Salemba, tapi dikelola oleh kepolisian, dan Rutan Mako Brimob itu di Cikeas, karena di situ ada Markas 1 Resimen Brimob,” ungkapnya.

Sementara itu, Yasonna juga menegaskan, pemerintah telah menyepakati adanya pembangunan lapas pengamanan maksimal. “Kita akan tambah di Nusakambangan. Sedang dibangun, sudah 40 persen tinggal 60 persen lagi, akan selesai tahun ini,” tegasnya.

Sumber  : Suara Pembaruan

loading...

Balasan