Home News Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara KPU dengan Kementerian PPPA RI serta KPU dengan...

Siarannews-Jakarta – Pendantanganan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian PPPA RI serta Komisi Pemilihan Umum dengan PT. POS Indonesia (Persero) dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Rabu (30/05).

201pb-800x443Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU). MoU ini merupakan wujud dari komitmen Kemen PPPA dan KPU untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilihan Umum dan Pilkada 2018. Kesepakatan ini juga menjadi tolok ukur dalam membangun paradigma kesetaraan gender guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun eksekutif.

Seperti yang kita ketahui, 2018 merupakan tahun politik dan Juni 2018 nanti akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pada Pilkada serentak 2018, terdapat 56 laki-laki calon gubernur dan 2 perempuan calon gubernur. Sedangkan Perempuan Calon Bupati sebanyak 49 dan Perempuan Calon Wakil Bupati sebanyak 50 orang, semuanya berjumlah 99 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah perempuan yang mengikuti Pilkada 2018 mengalami peningkatan. Karena pada Pilkada serentak tahun 2017, hanya ada 44 perempuan atau sekitar 7,17% yang mengikuti pemilihan termasuk calon gubernur dan calon wakil gubernur.
20180530_135442
“Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, akan tetapi belum mencapai 30% dari jumlah keseluruhan nya. Untuk itu, harapan saya dengan adanya MoU dengan KPU ini dapat mempercepat peningkatan keterwakilan perempuan di bidang legislatif dan eksekutif,” ujar Menteri Yohana Yembise dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama (MoU) antara Kemen PPPA dan KPU, di Kantor KPU Pusat, Jakarta.

Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak. Para pimpinan partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019 diharapkan dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memerintahkan kepada partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan calon legislatif.

“Untuk meningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, Kemen PPPA telah melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan dalam Pilkada 2018 serta pelatihan politik perempuan calon legislatif untuk Pemilu 2019. Selain itu, pasca pemilihan mereka juga diberikan pembekalan agar lebih percaya diri dan mampu melaksanakan tugas-tugas keparlemenan,” pungkas Menteri Yohana.
20180530_135658
Hadi Mulyono Direktur Utama PT. POS Indonesia Persero

PT. Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN mempunyai kewajiaban dengan negara indonesia untuk pendistribusian semua dokumen baik didalam negeri maupun di luar negeri.

PT. Pos Indonesia siap untuk pendistribusian dokumen dokumen KPU baik untuk di dalam negeri maupun luar negeri karena PT. Pos Indonesia merupakan salah satu Pos yang terdaftar di dunia. Agar pelaksanaan pemilu tepat waktu, jadi serentak.

Mengehai sumberdaya perempuan PT. Pos Indonesia juga sdh memperdayakan perempuan diantaranya didalam internal PT. Pos Indonesia sudah diisi oleh perempuan sebagai kepala bagian yang tersebar diseluruh indonesia.

PT. Pos Infonesia mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah memberikan kepercayaannya untuk kami sebagai pendistribusian dokumen KPU.
20180530_135734
Arief budiman ketua KPU

Terima kasih buat PT. Pos Indonesia dengan kerjasama yang dilakukan hari ini, Untuk menindak lanjuti kegiatan yang real dan kongkrit KPU memberikan kesepakatan dengan PPPA.  karena Indonesia sdh sebagai contoh didunia bahwa perempuan dan anak didunia yang dikatakan oleh Ibu Menteri PPPA

Peraturan KPU tentang perempuan dan anak
1. jangan libatkan anak anak dalam kampaye atau berpolitik
2.Berikan pendidikan dan informasi intentang pemilu demokrasi indonesia terhadap anal anak agar anak anak dapat memahmi artinya pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Untuk pemberdayaan perempuan KPU sudah juga sudah ada diantara dua orang perempuan sdh menduduki Ka. Biro yang ada di KPU pusat. Dan juga di 18 provensi KPU juga sudah dipinpin oleh perempuan.

PT. Pos Indonesia kejasama tentang pendistribusian data dokumen. karena PT. Pos Indonesia menyediakan dirinya atau perusahaannya untuk mendukung KPU untuk pemilu tepat waktu baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Kejasama hari ini ditandatangni nota kesepahaman antara KPU dengan kementeria PPPA serta KPU dengan PT Pos Indonesia (persero) agar kedepannya Untuk Indonesia yang lebih baik tutup ketua KPU arief budiaman. (Fettel)

loading...

Balasan