Home Life Style KPPPA : Inspirasi Media Untuk Mengedukasi Keluarga Wujudkan Indonesia Layak Anak

SIARANNEWS – JAKARTA – Anak-anak Indonesia berhak dan seharusnya memiliki kesempatan untuk bertumbuh-kembang dengan lebih optimal. Hal tersebut hanya bisa terwujud jika keluarga paham akan hak-hak anak.

Saat ini di Indonesia tercatat memiliki 69.486.747 Kepala Keluarga (data: kemendagri.go.id) yang diharapkan memiliki komitmen untuk memenuhi hak anak-anak yang berada di bawah tanggungjawab masing-masing keluarga. Kenyataannya, kasus gizi kurang, perkawinan anak, dan lain-lain masih banyak ditemui. Hal ini menunjukkan bahwa begitu banyak hak anak yang belum

terpenuhi. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk membantu keluarga Indonesia memenuhi hak anak, di antaranya melalui edukasi keluarga.

Negara menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi. Namun dalam hal ini, media memiliki peranan penting untuk membantu menularkan edukasi yang dibutuhkan bagi 69 juta keluarga di Indonesia.
2aa-800x600
Kementerian PP-PA melalui Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, hari ini menggelar Media Gathering yang dihadiri oleh sejumlah media dan blogger di Penang Bistro, Jn Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (17/07/2018) dengan tema “Media Menginspirasi : Media Mengedukasi Keluarga Wujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030”.

Acara ini bertujuan untuk mengajak media mendukung edukasi kepada keluarga sesuai dengan amanat UU Pers dan UU Perlindungan Anak untuk pemenuhan hak anak.
1aa002531-420x277
Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin mengungkapkan, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika seluruh keluarga di Indonesia memahami dan mendukung pemenuhan hak anak dalam keluarga masing-masing. “Upaya pemenuhan hak anak memerlukan komitmen yang kuat dari ayah dan ibu maupun orang-orang dewasa yang ada dalam keluarga. Orang dewasa harus memperluas wawasan dan melatih kepekaan agar kebutuhan dan hak anak terpenuhi. Jadikan hak anak sebagai prioritas utama dalam mendampingi tumbuh kembangnya,” jelasnya.

Saat ini, Kementerian PP-PA tengah melakukan berbagaiupaya pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Hal tersebut dilakukan melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui komitmen yang terintegrasi, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pengembangan KLA yang sedang dilakukan saat ini mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang secara garis besar terdapat dalam 5 klaster hak anak. Hak anak yang terdapat dalam 5 klaster meliputi : Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus.

Di tahun 2018 ini, sebanyak 389 Kabupaten / Kota sedang dikembangkan untuk menjadi KLA. Dari jumlah tersebut, 176 Kabupaten/Kota telah berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori.
1apppa-576x384
Penghargaan KLA di tahun ini akan digelar di Kota Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018, bertepatan dengan Hari Anak Nasional.

Untuk mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, beberapa hal telah dilakukan, seperti sosialisasi dan pengembangan program dan fasilitas di tiap daerah seperti adanya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), upaya-upaya untuk mencegah perkawinan anak, pengasuhan anak berbasis hak anak dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Di bidang kesehatan anak, dikembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak (Puskesmas Ramah Anak), Pengembangan Kampung Anak Sejahtera (KAS) untuk mendukung penurunan stunting dan fasilitas ruang ASI, Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreatiitas Anak (PKA) terus ditingkatkan.

Proses edukasi dan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak tentunya perlu terus-menerus dilakukan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 35 Tahun 2014, media memiliki peran dalam perlindungan anak. Media juga memiliki peran dan fungsi yang telah diatur pada UU Nomor 40 Tahun 1999, pasal 3 tentang Pers, bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Melalui media, masyarakat bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya.
1aaa002550-430x282
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Dewi Setyarini, menekankan peran media untuk menjadi agen perubahan (agent of change) bagi terpenuhinya hak anak Indonesia menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. “Media penyiaran perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pada setiap program siaran, terutama dalam siaran anak, dengan menyiarkan program siaran yang memuat pesan moral, mengandung manfaat dan menggambarkan dunia anak. Di sisi lain, orangtua dan orang dewasa harus melakukan kontrol pula pada media yang dikonsumsi anak.

Termasuk penggunaan gawai secara bijak dan isi media yang diperbolehkan.”

Dengan demikian, menjadi sangat jelas bahwa edukasi seputar pemenuhan hak-hak anak Indonesia
membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Kolaborasi pilar pembangunan bangsa yaitu pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat dan media, nyata-nyata berperan penting dalam upaya mendukung pemenuhan hak anak sebagaimana tercantum dalam UU Pasal 28 Ayat 2, yaitu setiap anak memiliki hak atas hidup, dan memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang. (Montana)

loading...

Balasan