Home Opini Guru Besar UPH Rekomendasikan Manajemen Penanggulangan Bencana

SIARANNEWS – JAKARTA – Bencana gempa bumi yang terjadi Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara mengakibatkan korban nyawa serta banyaknya bangunan-bangunan rusak.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi NTB dan Posko Induk, korban meninggal tercatat 556 jiwa yang tersebar di Kota Mataram (12 jiwa), Kabupaten Lombok Barat (45 jiwa), Kabupaten Lombok Uara (471 jiwa), Kabupaten Lombok Tengah (2 jiwa), dan Kabupaten Lombok Timur (26 jiwa).

Sementara, korban luka berat/rawat inap sebanyak 1.054 jiwa, rumah rusak sebanyak 71.937 unit, dan jumlah pengungsi sebanyak 417.529 jiwa .

Tentunya masalah ini menjadi keprihatinan tersediri bagi masyarakat Indonesia.

Secara tektonik Lombok kawasan seismik aktif,  yang terletak di antara 2 pembangkit gempa, dari Selatan terdapat zona subduksi lempeng Indo-Australia, sedangkan  dari Utara terdapat struktur geologi Sesar Naik Flores. Hal tersebut mengakibatkan Pulau Lombok termasuk kawasan rawan bencana.

Berdasarkan sejarah kegempaan, terrcatat Pulau Lombok sudah sering terjadi gempa merusak. Pada 25 Juli 1856, kemudian 10 April 1978 dengan gempa 6,7 SR, dan pada 21 Mei 1979 dengan kekuatan 5,7 SR. Selain itu, juga terjadi pada 20 Oktober 1979 dengan kekuatan 6 SR. Gempa Lombok 30 Mei 1979 dengan 6,1 SR, dan 1 Januari 2000 berkuatan 6,1 SR, dan gempa Lombok pada 22 Juni 2013 dengan kekuatan 5,4 SR dan Gempa bumi Lombok 26 Juli 2018.

Guru Besar Universitas Pelita Harapan, Manlian Ronald. A. Simanjuntak mengatakan bahwa gempa merupakan “bencana” bukan “risiko”, dalam penanganannya dibutuhkan kesiapsiagaan dan penanggulangan cepat, bukan pencegahan. “Sehingga kita dapat mengerti bahwa gempa sebagai bencana tidak dapat dicegah (force majeur)” jelas Manlian Senin (20/8/2018).

“Walaupun gempa tidak dapat dicegah, namun kita dapat mempelajari karakter dan perilaku gempa yang terjadi,”  lanjutnya kembali.

Manlian pun merekomendasikan Manajemen Penanggulangan Bencana, bersifat kesiapsiagaan yang mampu menanggulangi dampak bencana yang terjadi baik di tingkat daerah dan tingkat nasional yang memuat hal Penataan Ruang Daerah baik yang rawan ataupun aman terhadap bencana.

Untuk melengkapi materi Manajemen Penanggulangan Bencana, diperlukan Perencanaan Kawasan Daerah berdasarkan potensi perilaku gempa berupa Peraturan dan Standar Penanggulangan Bencana, yang bukan bersifat “copy paste”, di masing-masing daerah (provinsi, kabupaten, kota) ataupun didaerah yang unik. SOP Penanggulangan Bencana di Daerah tersebut perlu disahkan.

Kemudian, Materi Manajemen Penanggulangan Bencana tersebut harus disosialisasikan secara berkala kepada masyarakat di daerah.

Selanjutnya Manlian mengatakan, dalam mengoptimalkan Tim Penanggulangan Bencana di daerah perlu mengikutsertakan masyarakat lokal.

Untuk Manajemen Penanggulangan Bencana di tingkat nasional, Pemerintah Pusat menjadi “umbrella” penanggulangan bencana di tingkat nasional dan terus mendokumentasikan seluruh dampak bencana. (Red)

loading...

Balasan