Home Hukum & kriminal 2 Tahun, KPK Belum Gubris Desakan Aktivis 98 Tangkap Staf Ahok

SIARANNEWS JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menggubris desakan mahasiswa aktivis 98 untuk menangkap staf khusus mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja.

Diberitakan sebelumnya, desakan untuk menangkap Sunny disampaikan Jurubicara 98 Indonesia Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Agung W Hadi, Selasa (5/4/2016) lalu.

98 Indonesia merupakan Sekretariat Bersama (Sekber) eksponen Gerakan 98 antara lain dari Forum Kota (Forkot), Front Kota (Frontkot), Front Jakarta (Frontjak), Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Forum Bersama (Forbes), Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti (Kamtri), dan Keluarga Besar Universitas Indonesia (KB-UI).

“Kami meyakini Sunny tahu banyak terkait keluarnya izin reklamasi oleh Ahok,” kata Agung sesaat lalu.

Dalam kasus suap terkait proyek reklamasi yang menuai banyak kontroversi, KPK diketahui telah menangkap pihak pengembang dan seorang anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, Kamis (31/3/2016). Sanusi ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dia ditangkap dan telah didakwa atas kasus suap raperda reklamasi Teluk Jakarta‎ sebesar Rp 2,5 miliar, suap tersebut berasal dari Presdir Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja serta asistennya Trinanda Prihantoro.

Sementara keterlibatan Pemprov DKI Jakarta saat itu yang dinahkodai oleh Ahok sebagai pemberi izin proyek reklamasi belum disentuh. Sunny Tanuwidjaja, kata Agung, menjadi saksi kunci untuk menuntaskan skandal reklamasi Teluk Jakarta.

Sunny adalah peneliti senior CSIS. Selain pendiri dan direktur eksekutif Center For Democracy and Transparency (CDT) yang pernah berkantor di Balaikota DKI. Sunny juga tercatat sebagai staf khusus Ahok kala itu‎ dan menjadi salah satu orang terdekat Ahok. Sunny yang tak lain adalah iparnya Ahok dan kerabat Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, disebut-sebut jadi penghubung antara Ahok dengan pengusaha dan Ahok dengan dewan.

Kekinian, berdasarkan informasi yang dihimpun dari dokumen di Komisi Pemilihan Um‎um (KPU) RI, Sunny bergabung dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI, partai pimpinan Grace Natalia. KPU RI mengunggah dokumen itu ke laman infopemilu.kpu.go.id.

Pada medio 2016 lalu‎, Sunny Tanuwidjaja pernah dipanggil oleh lembaga antirasuah. Dia menjalani pemeriksaan untuk kasus terkait M Sanusi.

“Saya hadir (di KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait Pak Sanusi,intinya saya memang menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada Pak Gubernur dan eksekutif. Kadang Pak Ahok bisa bertemu mereka sendiri, kadang minta dibantu untuk saya jadwalkan,” kata Sunny‎ di markas KPK Kuningan, Jakarta.

“Kami mendesak KPK menuntaskan skandal reklamasi Teluk Jakarta sampai ke akar-akarnya,” imbuh Agung lagi.

Pendapat serupa ditegaskan aktivis 98 dari Kamtri, Jim Lomen. Jim menegaskan bahwa penangkapan Sunny harga mati untuk KPK. (Hendry)‎

loading...

Balasan