Home Daerah Terkait Aksi Unras Mahasiswa/i Panai Tengah, Hilir dan Hulu ini...

SN Medan – Sumut : Menyikapi aksi unjuk rasa Mahasiswa dan mahasiswi panai tengah panai hilir dan panai hulu yang rencana nya akan berlangsung pada kamis 13 september 2018 dalam poin poin tuntutan mereka terhadap PTPN IV MEDAN manajemen kantor pusat angkat bicara dalam memberikan klarifikasi melalui Kabag Humas  Sahrul aman siregar dalam siaran persnya secara resmi .

Menurut nya  hal hal yang menjadi tuntutan rekan rekan mahasiswa seharusnya lebih real dan memiliki dasar yang akurat dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan terlebih dalam menyampaikan aspirasi masih berdasar kepada dugaan sangatlah disayangkan.

Namun demikian hal ini dianggap menjadi hal yang positif sebagai salah satu acuan untuk lebih meningkatkan kompetensi serta pembenahan pada aspek aspek dimaksud untuk meningkatkan kinerja PTPN IV MEDAN,  dengan klarifikasi yang faktual.

Penjelasan tuntunan mahasiswa asal Panai Tengah, Panai Hilir dan Panai Hulu Labutan Batu terhadap PTPN IV dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tuntutan

1. Copot Direktur Utama PTPN IV  yang kami anggap gagal dalam mengelola dengan menerapkan manajemen yang baik kepada bawahannya unit kebun dan PKS di Sumut.

Penjelasan

– Capaian kinerja perusahaan  selama tahun 2017 sudah membaik dibanding dengan  tahun 2016 yang lalu atau naik di atas 136,85%

– Capaian kinerja perusahaan  sampai dengan bulan Agustus  2018 juga sudah membaik dibanding dengan tahun 2017 yang lalu atau naik di atas 100,68%

2. PTPN IV Medan harus bertanggung jawab secara administrasi, pidana dan perdata terhadap dugaan limbah cair yang dibuang ke lingkungan warga Dusun VI  Desa Teluk Sentosa Panai Hulu.

Penjelasan

– PKS Ajamu telah melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai UU RI No. 32 Tahun 2009.

– Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, dengan mengirimkan laporan triwulan.

– Sertifikasi terbaru tanggal pengujian 10 Juli 2018, dengan hasil uji parameter BOD dan COD masih berada di bawah baku mutu.

3. PTPN IV Medan harus melakukan ganti rugi  pemulihan lingkungan dan kepada warga yang terkena dampak akibat sebaran limbah.

Penjelasan

– Sejauh ini limbah cair dari PKS baru bisa dikatakan terindikasi  pencemaran, jika hasil laboraturium membuktikan  limbah tidak memenuhi baku mutu.

4. Kami menolak pencabutan moratorium/ penundaan ijin lV kawasan gambut kebun PTPN IV Panai Jaya dengan alasan telah menyebabkan emisi karbon dan penyumbang pemanasan global.

Penjelasan

– Berdasarkan Peta Bidang No : 11 / 12 / 2015 dan surat Dinas Kehutananan No : 522/2220 tanggal 21 Agustus 2017 Kebun Panai Jaya seluas ± 3.378,54  Ha.

– Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.3558/ MENLHK-PKTL / IPSDH / PLA. 1/5./2018 tanggal 28 Mei 2018 Kebun Panai Jaya seluas ±  149.65 ha terindikasi masuk di dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan seluas 3.228.89 Ha tidak terindikasi di dalam PIPPIB.

5. Kami mendesak agar perusahaan milik pemerintah RI  PTPN IV lebih memberikan contoh yang baik dan patuh kepada pemerintah dalam memperoleh areal perkebunan seperti Kebun PTPN IV Sei Kopas sampai saat ini kami  duga belum memiliki ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan budidaya dari Meneri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penjelasan

– Berdasarkan sertifikat No. 1 dan SK HGU No 52/HGU/DA/75 tanggal 27 Nopember 1975 luas areal Kebun Sei Kopas 6.614,72  ha.

Semoga bermanfaat dan PTPN IV dalam melaksanakan kinerja perusahaan disemua lini kerja sudah melaksanakan dan tunduk kepada peraturan dan UU yang berlaku di negara RI sesuai mekanisme dan prosedure yang semestinya, Tutupnya. (Hum/red)

loading...

Balasan