Home Militer TNI AD Dongkrak Reformasi Birokrasi, TNI AD turunkan Tim Assessor PMPRB Mabesad

Siarannews, Jakarta- Wakil Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Darat (Waasrena Kasad) Brigjen TNI Heru Sudarminto memimpin rapat persiapan Tim Assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), di Mabesad, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018)

Waasrena Kasad mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menciptakan birokrasi TNI AD yang Profesional, Berintegritas, Berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN guna mencapai pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen yaitu Pengungkit (enablers) dan Hasil (results).

“Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit,”ucapnya.

“Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan,”tegas Brigjen TNI Heru Sudarminto.

Waasrena Kasad menjelaskan, penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan atensi dari Kasad Jenderal TNI Mulyono guna berikan jaminan penyelenggaraan Clean Government dan Good Governance di lingkungan TNI AD.

Menurutnya, penilaian mandiri ini juga sekaligus dapat menyediakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi guna dilakukan perbaikan secara berkelanjutan baik bagi internal TNI AD maupun Kemenpan RB dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Program jangka panjang kegiatan ini adalah menuju tata kelola Reformasi Birokrasi TNI AD yang lebih baik yang bersih dan bebas KKN, Transparan, Akuntabel serta profesional dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2025, “pungkasnya.

Pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Markas Besar Angkatan Darat memberangkatkan 16 tim ke seluruh Kotama jajaran TNI AD yang dibagi menjadi 8 gelombang, sedangkan yang menjadi obyek penilaian adalah 75 prajurit dan PNS TNI AD. (Dispenad/Mal)

loading...

Balasan