Home Opini REKLAMASI PULAU DI TELUK JAKARTA DIHENTIKAN…???? : JAKARTA MEMERLUKAN MANAJEMEN PROYEK YANG...

Foto : Penulis Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min
(Guru Besar dan Ketua Program Studi S2 T. Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Pelita Harapan)

SIARANNEWS TANGERANG –  Guru dan Ketua Program Studi S2 T. Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Pelita Harapan, Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min, menulis artikel melalui Whatsapp kepada redaksi Siarannews.com.

A. LATAR BELAKANG

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pembangunan 13 pulau reklamasi, yaitu:
Pulau A, Pulau B, Pulau E, (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); Pulau H,
(pemegang izin PT Taman Harapan Indah); Pulau I, (Pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi); Pulau J,  Pulau K,
Pulau L,  (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol);  Pulau M, Pulau L, (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha); Pulau O, Pulau F,(pemegang izin PT Jakarta Propertindo);
Pulau P, Pulau Q, (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta).

Sedangkan 4 pulau lainnya yaitu: Pulau C,  Pulau D, (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah);  Pulau G,  (PT Muara Wisesa Samudra);  Pulau N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut karena sudah dilaksanakan pembangunan.

Mencermati “skenario” proses Reklamasi Teluk Jakarta yang dimulai pada tahun 1995 dimana Presiden Soeharto saat itu menerbitkan KepPres No. 52 th 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, jelas dimengerti bahwa tujuan utama reklamasi saat itu adalah memperluas daratan Jakarta. Kemudian pada tahun 2012, Gubernur Fauzi Bowo menerbitkan PerGub No. 121 th 2012 yang mengubah desain reklamasi menjadi 17 pulau baru yang akan digunakan untuk fungsi permukiman, wisata, perdagangan, maupun distribusi barang. Pada bulan Mei 2016, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI menyegel Pulau C, D, dan G selama 120 hari. Namun Pemda DKI kemudian kembali menerbitkan izin lingkungan pada April 2017. Kemudian bulan Desember 2017, Gubernur Anies Baswedan menarik rancangan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisi dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Juni 2018, Gubernur Anies membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang bertugas melakukan verifikasi secara mendetail menghasilkan berbagai kesimpulan untuk menghentikan reklamasi.

B. KAJIAN KRITIS
Mencermati latar belakang potret permasalahan Polemik Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta kita perlu mengerti dan tegas mengerjakan beberapa hal penting:
1. Apakah kita menyadari benar dan mengerti “hal yang paling mendasar” mengapa tahun 1995 wilayah Jakarta perlu diperluas? Apa dasarnya? Apakah ada perencanaan (Planning) wilayah yg komprehensif untuk Jakarta Masa Depan jika diperluas?
2. Karena tahun 1995 sudah diputuskan dan dikerjakan untuk memperluas daratan Jakarta, maka tentunya Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2012 tidak ada pilihan lain untuk melanjutkan. Walaupun sebenarnya jika dilakukan kajian pendekatan “Risk Management”, Gubernur Fauzi Bowo dapat mengambil sikap tegas dan berani untuk melanjutkan atau menghentikan.
3. Jakarta bukan sekedar “Kota”, Jakarta bukan sekedar “Metropolitan”, hasil kajian mendalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Jakarta adalah “Kawasan Strategis Nasional”. Menata Jakarta sebagai Kawasan Strategis Nasional selain dilakukan Gubernur DKI, Presiden juga memiliki hak dan peran untuk menata Jakarta.
4. Sehubungan dengan poin no.3 di atas, masyarakat belum secara lengkap dan konsisten diinformasikan tentang Perencanaan Kawasan Jakarta secara holistik. Pulau Seribu dan Pulau di Utara Jakarta juga merupakan bagian Jakarta. Apakah hal ini sudah disosialisasikan dan juga uji publik?
5. Dalam menata Jakarta, Kementerian mana yang terlibat dan siapa yang menjadi “Komandan” dalam proses penataan kawasan Jakarta?
6. Dalam pendekatan Manajemen Proyek, ada seni mengelola kawasan yang baru dan kawasan eksisting. Menata Jakarta dengan 13 serta 4 pulau buatan perlu kemampuan mendalam untuk menginterpretasikan serta mengimplementasikan Peraturan & Standar berbasis Kinerja.
7. Seluruh pengertian di atas memerlukan Visi Jakarta yang jelas. Apakah Jakarta memiliki Visi yang jelas dan berkelanjutan?
8. Berdasarkan pendekatan Manajemen Proyek, menata Jakarta memerlukan tahapan strategis: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian. Jakarta perlu mencermati hal itu. Pengertian ini akan mencermati berbagai kebijakan yang ada dan yang akan diterbitkan mulai dari: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah.

Menata Jakarta bukan sekedar memenuhi janji politik. Menata Jakarta memerlukan Manajemen Proyek. Seluruh rekomendasi di atas didasarkan pengertian Manajemen Proyek yang tepat. Mari kita kawal Penataan Jakarta.

Editor : Monty

loading...

Balasan