Home Hukum & kriminal Jaksa Agung Harus Periksa Oknum Kajari Kukar Diduga Ada Main

Foto : Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

SIARANNEWS TENGGARONG – Tindakan yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar)  dinilai telah mempermalukan institusinya sendiri. Hal ini bermula dari pengadaan laptop untuk Disdukcapil Kukar yang diduga di mark up. Dugaan mark up ini atas laporan diduga palsu dari salah satu LSM setempat yang langsung ditindak lanjuti oleh Kasi intel Kejari Kukar, Herya Sakti Saad.‎ Hari Wisuda (Alm) merupakan pihak yang melakukan pengadaan laptop tersebut melalui perantara, Roni Sumarna.

Berdasarkan catatan, Herya Sakti Saad pernah berstatus terperiksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda atas penerusan informasi pengaduan masyarakat yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan tipikor terkait penanganan kasus  pengadaan Mobil Alphard untuk kendaraan dinas Bupati dan Wabup Kukar tahun 2015. Ada pula kasus jual beli perkara dan dugaan pemerasan oleh oknum jaksa tersebut.

Menurut kuasa hukum Roni Sumarna, Nove Yohanes Seprapto SH, kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi (mark up) oleh Kejari Kukar sejak 26 Juni 2018, tanpa adanya proses hukum. “Pentersangkaan klien kami penuh dengan kejanggalan dan di kriminalisasi,” kata Nove Yohanes kepada awak media, Rabu (6/11/2018).

Menurutnya, berdasarkan kasus tersebut, pada 2 Juli 2018 pihaknya mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim. Yohanes lantas menjabarkan beberapa kejanggalan terhadap kliennya, yakni, Bahwa dibuatnya laporan perbuatan tindak pidana korupsi oleh Kejari Kukar terhadap kliennya adalah berdasarkan laporan seseorang yang bernama Amir. “Yang kemudian kami mengetahui bahwa laporan tersebut tidak benar,” ungkapnya.

“Bahwa selanjutnya tim penyidik Kejari Kukar memunculkan lagi laporan seseorang yang bernama Ipul. Berdasarkan laporan Ipul, penyidik mengirim surat ke BPKP untuk dilakukan audit kerugian negara terhadap pekerjaan pengadaan laptop di Disdukcapil in casu klien kami, tapi sampai sekarang belum pernah ada surat dikeluarkan oleh BPKP tentang timbulnya/adanya kerugian Negara terkait dimaksud surat Kejaksaan kepada BPKP Kalimantan Timur, yang pada akhirnya kami ketahui bahwa laporan Ipul adalah laporan palsu, bahkan penyidik sampai sekarang tidak tahu siapa Ipul dan dimana tinggalnya. Demikian pula atas permintaan Kejaksaan Negeri Kukar kepada Inspektorat Kabupaten Kukar agar di audit kerugian negara terhadap pengadaan laptop terkait kilen kami, sampai hari ini tidak ada surat dari Inspektorat yang mengatakan adanya kerugian negara yang dimaksud,” jelas dia.

Menurutnya lagi, Roni pernah diperiksa sebagai saksi, serta pernah dilakukan pemanggilan melalui surat bernomor : SP=76/Q.4.12/Fd.1/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Roni Sumarna ST, Msc. “Adapun dalam perkara di maksud klien kami bukan pemenang lelang maupun rekanan/distributor barang/laptop tersebut,” ujarnya.

“Bahwa kami menduga telah terjadi perbuatan tidak etis, adanya kepentingan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kukar selama memeriksa klien kami yang dimulai sejak tahun 2017 hingga sekarang, yang tidak menutup kemungkinan adalah merupakan delik pidana mengingat adanya keterangan palsu dari saksi lain yang dijadikan alasan penetapan status tersangka kepada klien kami,” sebutnya.

PROSES PEMERIKSAAN

Nove Yohanes menyayangkan pemeriksaan terhadap kliennya karena adanya laporan dari LSM yang menyatakan terjadi mark up dalam pengadaan laptop tersebut. ” Ternyata isi laporan LSM ini tidak benar dan keterangan tersebut tidak pernah di berikan oleh pihak klinik komputer yang menjadi dasar pemeriksaan di Kejaksaan atas informasi pemilik toko klinik komputer, beberapa hari setelah Ruslandi Riwi diperiksa penyidik, kemudian orang bernama Indra datang menawarkan ke Roni untuk menutup kasus ini dengan memberi uang kepada Kejaksaan sebesar Rp 20 juta dan jika tidak memberi akan di lanjutkan (kasusnya),” ungkap dia.

“Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, uang sejumlah tersebut di berikan oleh Roni kepada Indra atas persetujuan dengan Ruslandi Riwi, beberapa hari setelahnya, Indra kembali datang meminta uang kembali untuk di berikan kepada Sakti dan Guntur, masing masing sebesar Rp 20 juta untuk Sakti dan Rp10 juta untuk Guntur sebagai penyidik di kasus laptop ini dan uang di berikan langsung ke Guntur di kantin Kejaksaan Tenggarong oleh Roni melalui Indra di kantor Kejaksaan,” katanya lagi.

Nove Yohanes mengatakan, ‎pemeriksaan dilanjutkan dengan permintaan audit BPKP oleh Kejaksaan Negeri Tenggarong, akan tetapi BPKP tidak atau belum pernah mengeluarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dan Ruslandi Riwi pernah mengirimkan surat yang isinya memberikan informasi bahwa barang yang diadakan oleh perusahaannya selaku pemenang lelang pengadaan laptop lebih murah dari E Katalog LKPP Pusat yang menjadi asumsi bahwa tidak ada kerugian negara dalam kegitan tersebut.

“Oleh karena tidak adanya kejelasan, maka Roni menanyakan hal tersebut kepada Maudin, Kasi pidum Kejari Tenggarong tentang kasus tersebut. Dan yang bersangkutan menginfokan kalau ingin kasus tersebut tidak dilanjutkan harus setor sebesar Rp 400 juta untuk pak Kejari dan Kejati melalui pak Maudin,” jelas Yohanes.

Dengan mempertimbangkan ancaman yang disampaikan oleh Indra yang mengaku sebagai orang Kejaksaan, hingga akhirnya dengan terpaksa memberikan uang sebesar Rp 400 juta kepada pak Maudin sesuai arahan pak Maudin bahwa dana tersebut akan disampaikan kepada pak Kejari dan pak Kejati dengan harapan agar pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan,” ujar dia.

Dalam laporan Kejaksaan ke BPKP dilampirkan pula keterangan Ipul yang menyatakan ada persekongkolan antara Hari Wisuda, Indra,dan Riwi mengenai pemberian uang dan ternyata keterangan tersebut palsu dan diakui oleh Ipul sendiri melalui telpon dan di saksikan dan di fasilitasi oleh pak Purnomo bagian hukum Pemkab dan di saksikan juga oleh Riwi,Roni, Hari Wisuda, Getzmani (Kadis dukcapil) dan panitia lelang, karena BPKP TIDAK mengeluarkan pernyataan kerugian negara oleh karena itu Kejaksaan kemudian meminta audit lagi dari Inspektorat untuk melakukan audit dan ternyata sampai sekarang pun Inpektorat BELUM mengeluarkan perhitungan kerugian negara dalam kegiatan tersebut.

Nove Yohanes mengatakan, ‎Roni kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan pengadaan laptop pada Disdukcapil Kukar. “Hal ini tentunya menjadi pertanyaan, apa dasarnya dan bagaimana kinerja penyidik Kejari Tenggarong dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan menetapkan Roni Sumarna sebagai tersangka dalam kasus ini?
Sedangkan Roni Sumarna bukan pemilik perusahaan pemenang lelang atau pihak distributor. Sedangkan laptop yang dimaksud dalam pengadaan tersebut secara spesifikasi melebihi yang tertera dalam kontrak dengan harga yang lebih murah dari yang ditetapkan oleh E Katalog,” ujar Nove Yohanes lagi.

Yohanes menjelaskan, Roni telah diminta untuk memenuhi ‘permintaan dari penyidik’ dibawah ‘ancaman’ Indra yang mempertemukan Roni Sumarna dengan Sakti agar proyek pengadaan laptop ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya. Dan adanya ‘arahan’ dari Maudin untuk menyerahkan ‘kerugian negara’ untuk pak Kejari & pak Kejati agar perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, namun di kemudian hari justru Roni ditetapkan sebagai tersangka.

Saya Roni Sumarna melalui penasehat hukum saya memohon dan menyatakan keberatan atas tindakan ‘kriminalisasi’ yang dilakukan oleh penyidik Kejari Kukar dan akan mengupayakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya dalam permasalahan ini dengan bukti-bukti yang saya anggap valid dan telah saya kumpulkan tentang apa yang saya sampaikan diatas,” kata Roni.

Roni bahkan mengaku ada keanehan atas kasus yang menderanya. “Anehnya kasus ini tetap saja berkelanjutan,” sesal dia.

Diketahui pada Rabu (07/11) kemarin, usai memenuhi panggilan dari Kejari Kukar, Roni langsung ditahan. (Hari/Red)

loading...

Balasan