Home Opini Refleksi Menjelang 100’th Intitusi Pemadam Kebakaran Indonesia

Foto : Penulis Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min
(Guru Besar Universitas Pelita Harapan)

SIARANNEWS  JAKARTA – Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min (Guru Besar Universitas Pelita Harapan), mengungkapkan Refleksi Menjelang 100’th Intitusi Pemadam Kebakaran Indonesia.

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pada 1 Maret 2019 mendatang, Indonesia akan memperingati 100 tahun Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia. Ketika kita memperingati 99 tahun pelayanan Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia di kota Ambon 1 Maret 2018 yang lalu, peran Institusi Pemadam Kebakaran (Damkar) dicermati sangat vital dalam rangka “mencegah-memadamkan-menanggulangi-mengendalikan” bahaya kebakaran yang dapat terjadi setiap waktu. Secara khusus data yg dihimpun dari berbagai sumber secara khusus di Provinsi DKI Jakarta, kejadian bahaya kebakaran di DKI Jakarta hingga akhir Oktober 2018, kejadian kebakaran rata-rata terjadi 3-4 kali terjadi dalam satu hari. Jadi bahaya kebakaran bukan “mungkin” terjadi, tetapi “dapat/bahkan pasti” terjadi. Cenderung terjadi peningkatan kejadian kebakaran tiap tahun. Jika kita mengenal dan terlibat melayani bersama Institusi Pemadam Kebakaran, kita akan jelas memahami, mengerti dan bahkan mampu mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai tantangan serta permasalahan baik yang dihadapi Institusi Pemadam Kebakaran secara internal, masyarakat, nasional, dan juga internasional. Apa yang sudah diperbuat dan dilayani Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia selama 99 tahun menjelang 100 tahun di tahun 2019 mendatang? Apa dampak pelayanan Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia?

B. PERMASALAHAN
Untuk itulah tulisan ini akan menggali dan mengangkat “refleksi menjelang 100 tahun Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia”.

C. REFLEKSI
Refleksi terhadap permasalahan di atas menjelang 100 tahun Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia, yaitu:

1. Kebakaran adalah “risiko”. Kebakaran pada awalnya bukan “bencana”. Namun ketika dampak kebakaran sangat besar, kebakaran dapat menjadi bencana yang sangat besar. Risiko berbasis “pencegahan”, sedangkan bencana berbasis “penanggulangan”. Hal ini sangat filosofis. Mengapa? Karena makna filosofis ini menjadi dasar penyusunan Program Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

2. Apakah Pemerintah “memprioritaskan” Institusi Pemadam Kebakaran dalam merespon risiko maupun bencana? Dalam praktiknya, Institusi Pemadam Kebakaran bersinergi dengan beberapa pihak: BNPB, BPBD, BASARNAS, SATPOL PP bahkan dengan pihak Pemda maupun Masyarakat. Dimana dan bagaimana “positioning” Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia baik yang ada di tingkat pusat dan di tingkat daerah?

3. Bagaimana “kualifikasi” Jabatan Fungsional (Jafung) Tim Pemadam Kebakaran mulai dari Driver of Fire Truck/Car sampai Eselon tertinggi dalam Institusi Pemadam Kebakaran? Kita sungguh bersyukur saat ini Kemendagri RI bersama KemenPanRB RI dan juga para ahli/pemerhati bahaya kebakaran telah mendorong pengesahan Jabatan Fungsional Institusi Pemadam Kebskaran. Kita harus mendukung hal ini. Kita berikan “apresiasi” tinggi kepada Menteri Dalam Negri RI beserta jajarannya dan Menteri Pendayagunaan & Reformasi Birokrasi RI beserta jajarannya atas dukungan dan komitmen untuk dapat disahkannya Jabatan Fungsional (Jafung) Tim Pemadam Kebakaran Indonesia.

4. Bagaimana implementasi pencegahan & penanggulangan bahaya kebakaran di Indonesia? Bagaimana komitmen di tingkat pusat dan daerah? Sudahkan semua daerah memiliki dan menjalankan Perda Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran di 34 Provinsi dan 540 Kabupaten/Kota?

5. Dalam rangka Penataan Ruang di tingkat pusat dan daerah, apakah respon terhadap bahaya kebakaran sudah diimplementasikan secara baik? Sudahkah hal ini diintegrasikan dalam RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota)? Sudahkah perangkat hukum penunjang telah ada dan diimplementasikan?

6. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran apakah di daerah telah disahkan dan diimplementasikan RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran)?

7. Bagaimana kualitas keandalan berbagai proyek konstruksi (bangunan & bangunan gedung) terhadap bahaya kebakaran? Bagaimana FSD (Fire Safety Design) telah diimplementasikan dalam keandalan penyelenggaraan proyek konstruksi sampai diterbiltkannya SLF (Sertifikat Laik Fungsi)?

8. Apakah “human system” dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sudah berperan secara optimal?

9. Apakah “Fire Risk Management” sudah diterapkan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi dalam mengantisipasi bahaya kebakaran?

10. Belum adanya “Form of Contract” yang jelas dan tegas dalam proses penyelenggaraan proyek konstruksi di Indonesia, bagaimana kondisi ini memastikan tentang perwujudan “keselamatan” terhadap bahaya kebakaran di Indonesia?

11. Apakah sudah diimplementasikan “fire risk treatment” melalui Asuransi Kebakaran di Indonesia? Mengingat di Indonesia baru ada 2 model asuransi yaitu Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian, bagaimana hal tentang “Asuransi Kebakaran”?

12. Untuk memastikan kepastian hukum di Indonesia terhadap respon bahaya kebakaran di Indonesia, kita harus segera menerbitkan Undang-Undang Kebakaran yang bertujuan mewujudkan keselamatan terhadap bahaya kebakaran melalui perwujudan program: pencegahan, pemadaman, penanggulangan, pengendalian yang sistematis dan terstruktur.

Refleksi di atas harus serius kita respon secara cepat. Semua pihak harus mendukung dan menindaklanjuti secara nyata. Kiranya pemerintah dan masyarakat dapat menjadi motor dan magnet untuk mewujudkan keselamatan terhadap bahaya kebakaran.

Selamat menjelang 100 tahun Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia……..
(Manlian Simanjuntak – 11 November 2018) (Redaksi)

loading...

Balasan