Home Hukum & kriminal Ahli Hukum UI : Proses Penetapan dan Penahanan Tersangka Sudah Sesuai Prosedural

SIARNNEWS JAKARTA – Lanjutan Persidangan Praperadilan penetapan tersangka atas nama AP, RA dan DS para tersangka tersebut sudah ditahan Dari Awal Agustus 2018 oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dimana para tersangka tersebut merupakan karyawan yang mengurusi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), Setelah diketahui perusahaan tersebut telah membobol 14 bank dengan nilai total Rp 14 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018) dengan agenda memberikan serta memperlihatkan bukti-bukti dari termohon dan menghadirkan Ahli Hukum Dari Universitas Indonesia.

Ahli Hukum DR Flora Darmayanti, SH, MH yang bekerja sebagai Dosen Universitas Indonesia mengutarakan pendapatnya dalam persidangan di hadapan Hakim tunggal DR Joni SH MH. saat majelis hakim menanyakan ke Ahli dibidang apa ahli untuk mengeluarkan pendapatnya, dan apakah penetapan tersangka yang dilakukan penyidik sesuai dengan prosedural.

” Hukum Acara yang terkait dengan praperadilan dan Hukum Pidana yang terkait dengan pasal yang disangkakan, dan Proses Penetapan dan Penahanan Tersangka yang dilakukan penyidik Sudah Sesuai Prosedural”. Tegas Ahli

Prosedural penangkapan dan penahanan sudah sesuai, dimana penangkapan diatur dalam pasal 17 KUHAP yaitu adanya bukti permulaan yang cukup jangan ditambah dengan diduga kuat melakukan tindak pidana, bukti permulaan yang cukup kuat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.21 Th 2014, bahwa bukti permulaan yang cukup bukti, yang cukup sama artinya dua alat bukti yang sah, prosedural penangkapan harus ada surat tugas dan surat perintah penangkapan.

1aahlimabes2

Penahanan dasarnya pasal 21 KUHAP kata dasar objektif itu bukti yang cukup,dua alat bukti yang sah ada ancaman pidana 5 tahun atau lebih kecuali untuk tindak pidana tertentu yang pemunculannya ada di pasal 21 butir 4 itu juga kurang dari 5 tahun tapi bisa ditahan kemudian syaratnya setelah bukti yang cukup lalu diduga kuat syarat subyektif nya ada di pasal 21 ayat 3 itu ditulis bahwa salah satu apabila ada keadaan dimana ditakutkan si pelaku itu mengurangi tindak pidana menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, kalau alat bukti yang cukup itu adalah buktinya sudah jelas.

Penyidik itu harus dilengkapi surat tugas Surat Perintah penahanan lalu kemudian tembusan diberikan kepada tersangka dan keluarganya.

Dalam mengajukan kredit dengan mengunakan dokumen palsu tetapi sudah cair kemudian gagal bayar apakah ini masuk dalam unsur pidana atau perdata ada batasan antara perdata dan pidana kalau misalnya dasarnya wanprestasi atau dasarnya perjanjian-perjanjian ini kalau misalnya tidak ada perbuatan melawan hukum pidana atau wajar atau rekayasa masuknya perdagangan itu relatif tapi kalau misalnya dia ada unsur pidana perbuatan hukum pidana, bukan siapa yang duluan karena kalau dasarnya perjanjian suatu perjanjian yang didasari oleh bukti palsu atau ada hal-hal yang melanggar hukum pidana itu biasanya dianggap tidak sah Jadi tidak harus dibuktikan pidananya.

Ahli menjelaskan saat ditanyakan oleh pemohon masa penahanan atas dasar tppu Masa penahanan diatur dalam pasal 24 KUHAP Itu ada masa penahanan dibatasi 20 Hari pertama + 40 hari kedua untuk tindak pidana biasa tapi lihat juga pasal 29 ada kekecualian pengecualian yaitu apabila diancam pidana 9 tahun dan di sini ada tppu karena tppu ancaman pidana 9 tahun jadi dia bisa diperpanjang tanpa pengecualian, apa pengertiannya bisa diperpanjang 60 hari jadi bisa sampai 120 hari, itu sebenarnya bukan pemidanaan jadi nggak perlu terbukti dulu Tujuannya adalah untuk mempermudah pemeriksaan atau penyidikan. Dasar hukum untuk melakukan penahanan di pasal 29 KUHAP, tapi kalau misalnya nggak terbukti gimana ya sama kalau misalnya satu ini nggak terbukti kan Bisa nanti tinggal di kurangi dengan masa penahanan dengan Masa pemidanaan itu misalnya 10 tahun dikurangi masa penahananya, Jika tidak terbukti dan bebas dia bisa minta ganti kerugian dan rehabilitasi. Papar ahli dalam persidangan.

Sidang dilanjutkan Hari Senin 17 desember 2018. (Monty)

loading...

Balasan