Home Hukum & kriminal Pemkab Bengkayang Harus Bertangung Jawab Atas Pembongkaran Paksa Rumah Nenek Ilma 80th...

Ket. Foto : Rumah Nenek Hj. ILMA (80 th) di Bongkar Paksa Oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Bengkayang di bantu Aparat Penegak Hukum, Tanpa Putusan Pengadilan dan Belum Pernah Dibayar, (foto dokumen siarannews.com)

SN PONTIANAK – Rumah seorang nenek berusia 80 tahun di bongkar paksa. Rumah nenek bernama Ilma tersebut berada di Dusun Tanjung Gundul, Kecamatan Sui Raya, Bengkalis, Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Kalbar.

Atas derita yang dialami sang nenek, Kuasa hukum nenek Ilma, H Daniel Edward berkomentar. Daniel menganggap di bongkar paksanya rumah nenek Ilma telah melanggar aturan hukum untuk beberapa kepentingan.

“Klien kami ( nenek Ilma ) memiliki tanah di kawasan pantai kura-kura dusun Tanjung Gundul, yang saat ini tengah di bangun PLTU PT GCL INDO TENAGA,” kata Daniel kepada awak media di Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Daniel menjelaskan, PT GCL Indo Tenaga langsung masuk sendiri dan membebaskan tanah tersebut tanpa melalui pemerintah. Daniel menegaskan bahwa kliennya belum pernah menerima ganti rugi atas tanah tersebut, meskipun sebagian sudah pernah di jual.

“Kalau melalui pembebasan melibatkan pemerintah, pasti ada tim sembilan yang di dalamnya ada pemerintah, nah kita menggugat TUN itu terkait HGB, karena kami menilai HGB itu rasa tidak jelas, karena tanah itu ada rumah, kebun dan kuburan keluarga, ada pemiliknya, tiba-tiba muncul HGB.” ungkap dia.

“Sekarang rumah itu sudah di habisi, padahal belum inkracht, belum ada putusan dari PTUN Pontianak, padahal rumah itu sudah ada pengakuan dari mereka, kalau rumah itu milik klien kami, mereka sudah siapkan ganti rugi dengan menitipkan uang konsinasi melalui Pengadilan Negeri Bengkayang,” jelas Daniel.

Daniel mengatakan, nenek Ilma belum menerima, karena ada beberapa pertimbangan uang ganti rugi mereka, terkait di lahan itu ada rumah, ada usaha dan ada beberapa orang yang tinggal di rumah itu.

Ket.foto : Nenek Hj. Ilma 80 th didampingi kel. Dan penasehat hukum melaporkan ke POLDA KALBAR (dokumen Siarannews.com)

“Namun saya menilai tindakan pembongkaran rumah yang saat ini dalam proses sengketa‎, itu sama halnya perampasan, mereka tak hormati proses hukum yang sedang berjalan, pengadilan menolak uang konsinasi yang mereka titipkan, pengadilan juga menyatakan lahan tersebut status quo, tapi mereka tidak dengar omongan hakim, dan tidak juga memberitahukan kepada kami selaku kuasa hukum Hj Ilma,” sambungnya.

Daniel mengungkapkan, pihaknya menyatakan menolak aksi pembongkaran paksa rumah kliennya. “Maka akan kami sampaikan hal ini ke Presiden untuk memohon keadilan, karena Hj Ilma ini orang tidak punya,” beber Daniel.

“Selain itu Direktur Utama, Tizan Warga Negara Tiongkok, juga melakukan pembohongan publik, PLTU itu bukan proyek nasional, tapi murni proyek swasta, mereka tidak menggunakan dana APBN untuk pembangunan PLTU itu, BPN Bengkayang memberitahukan bahwa sumber dana pembebasan lahan dari PT GCL Indo Tenaga yang berkedudukan di Jakarta,” tambahnya lagi.

Lebih jauh Daniel memaparkan bahwa kliennya bukan tidak memiliki dokumen atas penguasaan lahan tersebut, juga memiliki SKT terkait tanah adat sejak tahun 1965 yang kemudian di perpanjang di tahun 1997 serta membayar PBB hingga tahun 2018.

“Kami kecewa (atas pembongkaran paksa padahal belum ada putusan pengadilan apalagi dibayar), ini tindakan anarkis,” jelas Daniel.

Daniel mengaku telah melaporkan kasus yang dialami nenek Ilma ke Mapolda Kalbar pada awal Januari 2019. Rencananya dia bakal melaporkan hal tersebut ke kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. (Hendri)

loading...

Balasan