Home Opini PLN BANGKRUT, DIREKSI, PEMERINTAH, DPR RI, SEMUANYA “NGELESS” ! ADA APA ??

SN JAKARTA – Terkait berita detikfinence, kompas.com, katadata dll yang terbit medio Juni 2020 yg memuat PLN rugi Rp 38,8 T pada Kwartal I 2020, maka kalau pemerintah mau jujur sebenarnya PLN saat ini hanya berfungsi sebagai “brocker” pemerintah yang bertugas membayar tagihan kartel MBMS kepada konsumen yang totalnya Rp 38,8 T itu.

Mengapa demikian ? Karena mulai awal tahun 2020 kelistrikan Jawa-Bali sepenuhnya sudah dikuasai swasta (Pembangkit IPP oleh asing/aseng yang di dalamnya ada LBP, JK, ET, D.I, 9 Naga sedangkan retail oleh D.I, TW, 9 Naga dll ) dan mereka saat ini sudah membentuk KARTEL LISTRIK JAWA-BALI. Dengan demikian kelistrikan Jawa-Bali sudah dalam kondisi mekanisme pasar bebas ( MBMS = Multi Buyer and Multi Seller) yang dikuasai kartel diatas. Sehingga sebenarnya semuanya sudah sepenuhnya dibawah otoritas kartel itu ! Berapapun tarip listrik yang akan diterapkan, sepenuhnya terserah kartel itu.

Tapi mengingat terjadi gejolak kenaikan tagihan listrik saat transisi “penguasaan” listrik dari PLN ke kartel beberapa waktu yang lalu, maka pemerintah terpaksa membayar ongkos MBMS sebesar Rp 38,8 T tersebut.

Boleh saja DIRUT PLN bercerita bahwa kwartal I tahun yl PLN untung Rp 4,1 T dan saat ini rugi Rp 38 T karena Covid, dollar dst. Tapi ingat Covid dll itu hanya alasan teknis. Faktor yang dominan itu karena perubahan System .

Ingat rugi Rp 38,8 T itu satu kwartal. Padahal biasanya itu kerugian rata-rata PLN satu tahun. Bahkan kwartal I tahun 2019 PLN masih bisa untung Rp 4,1 T.

Sekali lagi perbedaan yang mencolok tersebut bukan semata-mata hal teknis, tetapi karena perubahan system dari PLN sebagai “Single Buyer” ke “Multi Buyer and Multi Seller” System dimana peran PLN akhirnya hilang, karena PLN Jawa-Bali akhirnya hanya sebagai penjaga tower atau “kuli panggul” yang menghantarkan listrik dari juragan pembangkit IPP ke juragan retail.

Secara berulang-ulang disampaikan bahwa MBMS secara alami akan muncul karena :

1. Larangan Menteri BUMN agar PLN tidak kelola pembangkit (Majalah Tempo 14 Des 2019, YouTube Kuliah Umum Men BUMN di Richcarlton, Jawa Pos 16 Mei 2020). Instruksi ini dipatuhi PLN dengan mem “pensiun” kan 15.000 MW pembangkitnya di Jawa-Bali.

2. Saat ini pengadaan stroom pembangkit Jawa-Bali dilakukan secara tender komponen “C” (bahan bakar) oleh P2B ( yg ada di Cinere itu ) dan semuanya oleh pembangkit IPP.

3. PLN Jawa-Bali hanya sebagai pihak yang menyewakan jaringan Transmisi dan Distribusi ( sesuai rapat tgl 4 Februari dan 5 Mei 2020 ) untuk dipakai sebagai sarana mekanisme MBMS.

KESIMPULAN :

1). Lonjakan biaya operasi kelistrikan yang “diterjemahkan” sebagai kerugian PLN Rp 38,8 T pada Kwartal I 2020 itu, sebenarnya merupakan tagihan dari kartel listrik swasta dalam System MBMS ke konsumen (masyarakat). Tetapi karena menimbulkan gejolak maka pemerintah instruksikan ke PLN untuk segera membayarnya dan di “setting” sebagai kerugian pada kwartal I 2020.

Bisa dibayangkan kalau setiap kwartal Pemerintah c.q PLN harus bayar rata-rata Rp 38 T ke kartel MBMS (Konspirasi oknum pejabat, asing/aseng, taipan semacam 9 naga dll ), berapa besar ongkos kelistrikan yang harus dikeluarkan negara ( dan pasti berhutang ) guna menyelamatkan rezim ini dari gejolak rakyat dari sektor ketenagalistrikan ?

2).Kejadian- kejadian diatas sulit terungkap ke publik karena sudah menjadi “bancakan” dan penghasilan para oknum pejabat, baik pemerintahan, DPR, parpol, pemilik media mainstream ( Tv, koran, majalah, on line dll ) . Sehingga dipastikan media mainstream pun enggan mengunggahnya karena merekapun merupakan bagian dari “Oligarki” ini.

3). Sehingga agar maklum kalau DPR pun sampai saat ini hanya ber “wacana” teknis bila adakan RDP dengan PLN !

4). Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus maka ini semua akan menjadi “bom waktu” yang mengancam DISINTEGRASI BANGSA ! (Beb)

JAKARTA, 20 JUNI 2020.

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

loading...

Balasan