Home Bisnis Tumpal : Kasus Kondensat BP migas, Rakyat Agar Siap Siap Membeli BBM...

Foto Suasana Sidang Duplik Kasus Dugaan TP Korupsi Kondensat BP-Migas Ke TPPI, Pn Tipikor Jakarta Pusat (16 Juni 2020) doc. PH

SN JAKARTA – Rangkaian persidangan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan kondensat bagian negara pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) kepada  PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), telah memasuki tahapan pembacaan nota pembelaan atau pledoi.

Terdakwa Raden Priyono (RP), melalui kuasa hukumnya, Tumpal Hutabarat saat dimintai keterangan oleh  rekan media, Jum’at (19/06/2020) menyatakan bahwa materi duplik tertanggal 16 Juni 2002 yang disampaikan oleh RP terasa berbeda dengan pledoinya yang terdahulu.

Tumpal menjelaskan, materi duplik RP lebih menukik ke inti masalah dakwaan sekaligus apa akibatnya bagi kepentingan jaminan pasok energi nasional.

” Saya tegaskan ke rekan-rekan media bahwa Raden mengingatkan semua pemangku kepentingan, dalam majelis persidangan, betapa beresikonya pemahaman Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada implementasi KPTS 20 tahun 2003 yang dipakai sebagai dalil penuntutan bagi Raden Priyono dan Djoko Harsono,” ungkap Tumpal Hutabarat.

“Klien kami Raden Priyono dalam dupliknya sangat mengharapkan kearifan Majelis Hakim, agar benar- benar turut memikirkan dan mempertimbangkan kemungkinan timbulnya masalah baru yang lebih berat bagi Negara yang harus menyiapkan impor 1,6 juta barel BBM dan minyak mentah perhari, guna bisa memenuhi kebutuhan BBM nasional, sebagai akibat tidak adanya minyak mentah dan kondensat produksi dalam negeri, karena sudah terjual pada proses  lelang ?, papar Tumpal

Lebih jauh Tumpal menjelaskan bahwa Raden Priyono juga mengingatkan Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah menyadari bahwa jika alur pikir Jaksa tersebut diikuti , bahwa bila pasokan bagi semua kilang di dalam negeri termasuk bagi Pertamina, harus melalui lelang, maka besar kemungkinan semua minyak mentah dan kondensat yang dihasilkan oleh K3S di dalam negeri, semua akan dibawa keluar negeri oleh para pemenang lelang.

“Raden juga menambahkan, siapkah Pemerintah, yang karena semua minyak mentah dibeli dan dibawa keluar negeri oleh pemenang lelang, maka pemerintah harus mengimpor semua kebutuhan BBM nasional sebesar 1,6 juta barel perhari ? Jelas Tumpal.

Tumpal lantas bertanya, siapkah pemerintah membayar harga minyak mentah impor yang lebih mahal dari nilai penerimaan migas dari hasil lelang ? Dan siapkah rakyat dengan konsekuensi harus membayar lebih mahal BBM yang dibeli dari impor ?

Semua kemungkinan tersebut lanjut dia, patut diperhitungkan oleh Majelis Hakim, secara arif dan bijaksana dalam memutuskan  kasus kondensat TPPI tersebut.

Soal penafsiran JPU, Tumpal Bahkan bertanya lagi, bagaimana dan sampai sejauh mana akibat adanya penafsiran Jaksa Penuntut umum, bahwa semua pembelian minyak mentah dan kondensat bagian negara, bila mengikuti pendapat harus melalui lelang.

Tumpal Hutabarat SH MH, perlu menggaris bawahi bahwa kalau proses lelang yang harus ditempuh, dimana klien kami Raden Priyono sangat menentang penafsiran Kpts20/2003 yang keliru tersebut, kalau harga beli hasil lelang tersebut yang tentu lebih mahal karena akan bersaing menawar dengan harga ICP plus premium.
Lantas siapakah pihak yang dirugikan ?

Saya tegaskan, ujar Tumpal ; yang dirugikan adalah masyarakat, yang harus membeli BBM lebih mahal dari yang seharusnya, karena harga pokok pembelian bahan baku minyak mentah dan kondensat melalui penunjukan langsung hanya ICP flat, sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Sehingga salah satu kesimpulan dari duplik klien kami Raden Priyono tersebut adalah memohon perlindungan dari Majelis Hakim, bagi dirinya (RP-red) dan bagi Djoko Harsono serta bagi kepentingan kelancaran dan eksistensi tatakelola migas yang sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik , dengan mengesampingkan dan menggugurkan semua dalil dakwaan dan membebaskan kedua terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” pungkas Tumpal.  (Red)

loading...

Balasan