Home Hukum & kriminal Dittipidsiber Bareskrim Polri Tangkap Pembobol Data Pribadi Denny Siregar

Ket.Foto : Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono, Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol, S.I.K. di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020).

SN JAKARTA –  Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap pelaku pembobolan data pribadi milik Denny Siregar, dari Laporan Polisi No. : LP/B/0373/VII/2020/Bareskrim, tanggal 8 Juli 2020, Unit II Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap FPH (26) pada 4 Juli 2020 pukul 08.00 Wib di Ruko Grapari Rungkut, Surabaya karena telah melakukan tindak pidana illegal akses terhadap data pribadi yang ada pada Database Telkomsel ” Jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono di Gg, Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020).

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol, S.I.K. menjelaskan bahwa tersangka adalah karyawan outsourcing daripada GraPARI Rungkut Surabaya jadi dari karena dia outsourcing dan bertugas sebagai customer service dia mempunyai akses terbatas atas data pribadi pelanggan.

“Jadi didapatlah bahwa si tersangka dengan tidak melalui otorisasi, artinya yang bisa melakukan akses terhadap data-data tersebut adalah pelanggan itu sendiri atau permintaan dari atasan jadi tanpa ada otorisasi jadi melakukan pembukaan file atas nama DS,” kata Reinhard

Setelah membobol data pribadi Denny Siregar, tersangka lalu mengambil foto data tersebut. Foto itu kemudian dikirim ke akun Twitter @opposite6890. imbuhnya.

“Data tersebut yang ada itu difoto, di-capture karena memang di copy paste tidak bisa di dalam sistem tersebut, kemudian foto tersebut dikirimkan melalui DM ke akun opposite6890,” ucapnya.

Polisi menyita barang bukti berupa handphone dan sebuah perangkat komputer. Tersangka dijerat Pasal 46 atau 48 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, atau pasal 50 UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan atau Pasal 362 KUHP atau Pasal 95 UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar. (Red)

loading...

Balasan