Home Hukum & kriminal Terkait Skandal Djoko Tjandra, Neta S Pane : Jangan Biarkan Polisi Bekerja...

SN JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, pihaknya tidak menyangka jika dua jenderal lulusan Akpol 1991 terlibat dalam skandal Djoko Tjandra hingga akhirnya keduanya dicopot dari jabatannya dan terancam diproses pidana

“Kedua jenderal Akpol 91 itu adalah Brigjen Nugroho Slamet Wibowo (51) dan Prasetijo Utomo (50). Kenapa kedua jenderal Akpol 91 ini nekat mempertaruhkan harga diri dan jabatannya hanya untuk melindungi buronan Djoko Tjandra. Padahal teman satu angkatan mereka, Komjen Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kabareskrim. Bersamaan dengan itu, saat ini sedikitnya ada 13 jenderal dari Akpol 91 yang memegang jabatan strategis di Polri,” ujar Neta dalam pres releasenya, Ahad (19/7).

Padahal menurut dia, di era Kapolri Jenderal Idam Azis, Alumnus Akpol 91 mendapat keistimewaan karena banyak memegang jabatan strategis di Polri.

Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 123 Alumnus Akpol 91 sedikitnya terdapat empat orang menjadi kapolda yakni Kapolda Jatim, Irjen M Fadil, Kapolda Aceh, Irjen Wahyu Widada, Kapolda NTB Irjen M Iqbal, dan Kapolda Sultra Irjen Merdisyam.

Lanjutnya, juga terdapat beberapa nama yang tidak kalah pamor seperti Kadiv Humas Polri Irjen Prabowo Argo Yuwono dan Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Syahar Diantono dan Brigjen Krishna Murti.

“Di urutan pertama Batalyon Bhara Daksa 91 itu terdapat nama K Yani Sudarto kelahiran September 1969 dan urutan terakhir adalah Krishna Murti kelahiran Januari 1970. Sementara dua brigjen yang terkena kasus Joko Tjandra, Brigjen Nugroho Wibowo berada di urutan 81 dan Brigjen Prasetijo Utomo di urutan 53, sementara Kabareskrim Sigit menempati urutan 84,” sebutnya.

Lulusan Akpol 91 lanjut Neta, yang termuda adalah Ruben Verry kelahiran Agustus 1970 dan paling tua Chairul Azis kelahiran Januari 1967 dengan lulusan terbaik (Adhimakayasa) Irjen Wahyu Widada.

“Begitu banyak Akpol 91 di posisi strategis, kenapa kedua brigjen itu tega mencoreng citra Promoter Polri. Akibat ulah kedua jenderal Akpol 91 ini, harkat dan martabat Bangsa Indonesia mereka gadaikan,” sesalnya.

Lebih jauh menurut Neta, Polri telah dijadikan agunan oleh kedua jenderal Polri ini untuk kepentingannya sehingga kasus ini benar benar memprihatinkan dan sangat memilukan.

Untuk itu dia mendesak agar kasus ini diusut tuntas karena tidak ada institusi lain yang berwenang mengurus red notice selain Polri.

“Harus diurai anatomi kasusnya. Apakah di belakang kedua jenderal alumni Akpol 91 ini ada orang besar dan ini yang harus diusut tuntas agar orang tersebut bisa diseret keluar dan diadili. Sebab tidak ada institusi lain yang berwenang mengurus red notice buronan yang ada di luar negeri selain Polri. Sebab itu ketika ada jenderal di NCB Interpol Polri bermain main dengan red notice buronan, atasannya harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya,” tegasnya.

“Selain itu harus diungkap apa alasan dari kedua jenderal Akpol 91 itu mencabut red notice buronan Djoko Soegiharto Tjandra, hingga buronan tersebut bebas keluar-masuk Indonesia. Apakah ada gratifikasi atau hal lain,” lanjutnya.

Neta juga mengatakan, untuk mengusut tuntas kasus ini Polri jangan dibiarkan bekerja sendiri karena promoternya akan sangat diragukan dan tidak mungkin “jeruk makan jeruk”.

“Untuk itu Presiden Jokowi perlu membentuk Tim Pencari Fakta Independen atau minimal memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD memimpin penyelidikan kasus Djoko Tjandra ini,” terangnya.
Dengan demikian terang dia, Menkopolhukam dapat meneliti dan berkoordinasi dengan Polri terkait pencabutan red notice buronan kelas kakap Indonesia tersebut.

Dia meyakini bahwa jenderal Polri yang terlibat dalam persekongkolan jahat melindungi Djoko Tjandra itu memiliki kepentingan sendiri maupun kepentingan oknum lain hingga harus mencabut red notice buronan Djoko Tjandra dari Interpol dan memberi keistimewaan lain pada buronan kakap itu.

“Kasus ini harus segera dituntaskan karena di luar negeri saat ini masih ada 38 buronan lain, seperti Joko Tjandra. Jangan sampai ke 38 buronan ini kembali berkolusi dengan para jenderal polisi untuk mendapatkan keistimewaan dan karpet merah,” pungkasnya.(Red)

loading...

Balasan