Home Hukum & kriminal AWAS..!! MAFIA HUKUM DALAM KASUS TANAH WARGA JALAN KEMANG VI LAWAN ...

SN Jakarta – Gugatan yang dilakukan oleh anak perusahaan dari Lippo Grup, PT. Almaron  Perkasa (AP), pengembang Super Blok Project Mall Kemang Village, dianggap sudah salah  alamat.

Gugatan uang senilai Rp. 112 milyar lebih kepada tiga orang ahli waris dari almarhum Haji  Saat Bachtiar, selaku pemilik tanah seluas 490 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)  nomor : 4885/Bangka, terletak di Jalan Kemang VI Kelurahan Bangka, Kecamatan  Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Para tergugat, Ali Said alias Riki, Agus Sofyan alias Agung dan Nurul Azizah, saat ini bisa  dikatakan masih dalam kondisi keuangan yang belum stabil, sementara gugatan yang  dilayangkan harus dihadapi.

“Ini adalah konspirasi dari Lippo Grup yang ingin merebut tanah milik keluar Haji Saat,” ujar  Ghufron salah saru rekan main Agung.

Menurutnya, salah satu isi gugatan, meminta PN Jaksel melakukan sita jaminan, terhadap  tanah milik Haji Saat,” SHM milik Haji Saat sudah dua kali di validasi pihak BPN, 2004 dan  2015, sebulan sebelum terjadinya keributa ,” kata Ghufron, yang berharap Hakim bisa lebih  profesional dan jujur menjalankan persidangan.

Bahkan Ghufron heran ketika salah satu Hakim, yang menggantikan Hakim wanita, bernama  Yuningtyas U.K, SH, MH. Hakim tersebut, berusaha menggiring para saksi dari pihak warga.

“Pertanyaan Hakim aneh, persoalan tanah, tapi yang ditanyakan soal kondisi jalan, selama  ini memang tidak ada masalah karena ada perjanjian, wajar dong,” ujar Ghufron, yang  mendengar pertanyaan saksi Ketua RT. 12, dalam sidang Rabu lalu.

Dalam gugatan yang dilayangkan para pengacara PT. AP, dari Law Office Dalimartha &  Partners, sejak awal sudah mengalami keganjilan, menurut Agung gugatan itu, tidak ada  surat kuasa kepada Kantor Hukum Dalimartha dari PT. AP, bukti yang diberikan hanya HGB  dan Foto terkait pemalangan.

Sementara gugatan kerugian senilai Rp. 112 milyar, justru pihak penggugat tidak dapat memberikan bukti administrasi, yang menyebutkan jumlah mobil, jumlah pengunjung  ataupun bukti terkait dengan harga yang disodorkan kepada Hakim.

Dan yang lebih aneh lagi, saksi penggugat tidak pernah muncul, walaupun berbagai intrik  telah dilakukan untuk mengundur waktu, agar pihak penggugat bisa menyediakan saksi,  namun tidak pernah bisa dipenuhi oleh penggugat.

Akhirnya Hakim Ketua, Cepi Iskandar SH, MH mengambil keputusan jika pihak penggugat  sudah tidak bisa mengajukan saksi kembali, karena batas waktu terlalu lama.

“Bahkan bukti mereka, itupun ada setelah diminta berulang kali, dan yang diajukan foto  pemalangan dan surat Hak Guna Bangunan, sementara isi gugatan beda,” ucap Ghufron.

Menurutnya laporan ke polisi, gugatan dan laporan polisi lagi, itu hanya akal­akalan Kemang  Village untuk menakuti ahli waris, agar tidak mempersoalkan masalah tanah milik Haji Saat  yang dipakai untuk keperluan Kemang Village, yang isinya, perbelanjaan dan apartemen.

Menurut Ghufron, saat ini Lippo Grup yang merasa memiliki uang bnayak, maka mereka  merasa bisa untuk menyogok PN Jaksel agar mau mengikuti kemauan mereka.

“Sementara Lippo Grup, melalui salah satu Direktur anak perusahaan mereka, baru saja  tertangkap oleh KPK, akibat penyuapan kepada panitera PN Jakarta Pusat, dalam  pengajuan PK,” ujar Ghufron yakin jika tidak diawasi, maka pihak Lippo Grup akan berusaha  untuk menyuap PN Jaksel.

“Saksi tidak punya, bukti gugatan tidak ada, kalau sampai bisa dimenangkan PN Jaksel,  maka ada permainan yang dijalankan oleh mafia pengadilan,” ucap Ghufron yakin, karena  Lippo Grup seakan sudah terbiasa dengan cara­cara kotor seperti kejadian tertangkap oleh  KPK.

Sidang berikutnya akan dilaksanakan, Jumat (20/5) di lokasi kejadian, dan Hakim  memutuskan agar kedua pihak berembug soal biaya selama sidang lapangan.  (Jall/bmg)

loading...

Balasan