Home Hukum & kriminal AWAS…!! MAFIA TANAH BERKELIARAN DI BPN

SN Jakarta.  Terungkapnya lagi kasus sengketa kepemilikan lahan, pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/06/16) siang memperkuat masih adanya praktek mafia dalam pembuatan sertifikat tanah warga. Dalam kasus seperti ini selalu pihak warga yang dirugikan oleh pihak tertentu.

Kasus Sidang Gugatan Perdata atas  tanah Seluas 8640 M2 yang terletak di Bulok Lontar Ciganjur Poncol Jl. Aselih, RT.011 Rw.001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa yang sebelum perubahan wilayah masih masuk wilayah Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan Bukti SHM No.22  atas nama Noor Laila istri dari Feizal Husni (alm) beserta Ahli Warisnya yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Jamalludin, SH. MH. menggugat Ahli Waris Soetikno Laksamana (alm), dr. H Hadimn SH, MBA, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Air Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta, Notaris Kiki Hertanto, SH PPAT selaku Penganti PPAT Drs. Anwar Makarim, Notaris Sumardilah Oriana Rossdilan SH, Notaris Suzy Anggraini Muharam SH Mkn dan Kepala Kelurahan Cipendak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Menurut Kuasa Hukum Penggugat,  Jamalludin, SH. MH. kasus berawal ketika Feizal Husni SH (alm) selaku pemilik tanah dengan SHM no.22 telah mengalami Kehilangan SHM-nya pada tahun 1973 dan telah dilaporkan kepada BPN dan BPN telah mengeluarkan Berita Negara tentang Sertifikat Hilang No.15/IK/73 tertanggal 14 April 1973.

Kemudian pada Tanggal 7 Agustus 1989 muncul orang yang bernama Soetikno Laksamana (alm) mengakui bahwa tanah tersebut miliknya derdasarkan Akta Jual Beli (AJB) no. 81/pasarminggu/1989 tanggal 7 agustus 1989 yang dibuat oleh Kantor Notaris PPAT Drs. Anwar Makarim, padahal Feisal Husni (alm) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun apalagi ke pada soetikno Laksamana (alm). Anehnya lagi AJB tersebut tiba-tiba muncul dan ditandatangani oleh Feisal Husni (alm) yang pada saat itu telah meninggal 3 bulan sebelumnya. Jadi AJB ditandatangani oleh orang yang sudah meninggal.

Pada tahun 2004 Noor Laila istri dari almarhum Feisal Husni (alm) melaporkan ke Polda Metro Jaya atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Soetikno Laksamana (alm). Berdasarkan laporan tersebut pada tahun 2005 SOETIKNO LAKSAMANA TELAH DITETAPKAN MENJADI TERSANGKA, serta hasil dari pemeriksaan Laborlatoris Kiminal No.5223/2005 Tanggal 7 Agustus 2005 terhadap tanda tangan Feisal Husni (alm) yang ada dalam Akta Jual Beli (AJB) no 81/pasarminggu/1989 Tanggal 7 Agustus 1989 disimpulkan tandatangan tersebut NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda. Tetapi kemudian penyidikan tersebut telah dihentikan karena tersangka meninggal dunia sehingga Gugur demi Hukum.

Sebelum meninggalnya tersangka Soetikno Laksamana (alm) pihak BPN telah menerbitkan SHM no.22  atas nama Soetikno Laksamana yang selanjutnya tanah tersebut dijual kepada dr H Hadiman, SH. MBA. yang mengaku Ketua INKOPOL pada saat itu sesuai dengan Akta Jual Beli no.235/PS.MINGGU/1994 tertanggal 27 Mei 1994. Dan kemudian telah dibalik nama menjadi SHM NO. 22 berubah menjadi SHM NO. 3807 atas nama DR. H. Hadiman, kemudian oleh DR. H.  Hadiman tanah tersebut dijual kembali kepada Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp.18.300.000.000.00,- delapan belas milyar tigaratus juta rupiah yang bertransaksi dimalam hari pada hari minggu “ tegas  Jamalludin, SH. MH.

Hal yang paling tidak masuk akal adalah bagaimana mungkin pihak BPN Jakarta Selatan bisa menerbitkan SHM baru atas nama pemilik yang berbeda padahal BPN sendiri yang telah mengeluarkan Berita Negara tentang Sertifikat Hilang No.15/IK/73 tertanggal 14 April 1973, atas hilangnya SHM NO. 22 atas nama Feisal Husni. Kemudian mengeluarkan SHM NO. 22 atas nama Soetikno Laksamana, berdasarkan AJB No. 81/pasarminggu/1989 Tanggal 7 Agustus 1989. Padahal tandatangan Feisal Husni di AJB ini telah dinyatakan NON IDENTIK atau berbeda berdasarkan hasil pemeriksaan Laborlatoris Kiminal No.5223/2005 Tanggal 7 Agustus 2005.

Selanjutnya Jamalludin menjelaskan setelah mendapatkan informasi telah terjadi transaksi jual beli antara DR. H. Hadiman dengan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.18.300.000.000.00, pada Tanggal 23 Desember 2015. Keanehan terjadi lagi karena ternyata transaksi dilakukan jam 01.00 tengah malam, seperti ada tekanan untuk segera menyelesaikan transaksi secepatnya. Mengetahui itu pihak Kuasa Hukum mendatangi Lurah Cipedak meminta pertanggungjawaban bagaimana mungkin tanah berstatus terblokir karena masih sengketa bisa terjadi transaksi jual beli. Kemudian Jamalludin berusaha berulangkali menghubungi Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, yang ternyata TIDAK KOOPERATIF dan sangat sulit dihubungi. Kepala Dinas Tata Air hanya menjanjikan akan membantu memediasi dan menyatakan kalau tahu seperti ini status nya pihak Dinas Tata Air tidak akan menggelontorkan dana milyaran. Tapi itu semua hanya janji kosong yang tidak pernah ditepati.

Tuntutan yang diajukan pada sidang hari ini, Senin (13/06/2016) Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya meminta Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Provisionil, yang artinya meminta untuk menghentikan segala bentuk aktivitas yang terjadi di atas lahan sengketa sampai adanya Keputusan Akhir dalam Kasus Sengketa Lahan ini. Jamalludin menambahkan tujuan dari Gugatan Perdata ini adalah membatalkan   Akta Jual Beli sebelumnya yakni AJB No. 81/pasarminggu/1989 Tanggal 7 Agustus 1989 dan AJB No.235/PS.MINGGU/1994 tertanggal 27 Mei 1994.

Satu lagi keanehan pada saat sidang notaris dari Pihak Hadiman dan Dinas Tata Air tidak berani mengeluarkan ataupun memperlihatkan satu surat dokumen apapun dan tampak ketakutan pada saat ditanyakan hal tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada Tanggal 20 Juni 2016. (NH)

loading...

Balasan