Home Ekonomi Cetak Uang Baru Sama Saja Buka Praktek Jahat

SN JAKARTA  – Masih ingat usulan Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani terkait besaran jumlah pengangguran atau PHK paska Pandemi Covid-19 yang bakal meladak? Kadin sudah melihat jalan buntu. Karena itu, Rosan mengusulkan mencetak yang baru sebesar Rp 1.600 triliun.

Itu, nanti dibagi tiga. Sekitar Rp 600 triliun untuk social safety net, Rp 400 triliun untuk kesehatan, dan Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun untuk menjaga stabilitas finansial, terutama perbankan. “Kenapa? Karena bank kita ini kalau kita melihat ke depan, akan mengalami banyak tekanan. Tekanannya, industri kita ke depan akan mengalami kendala,” tuturnya.

Ekonom senior Dr Rizal Ramli kembali mengingatkan bahaya mencetak uang kalau pemerintah masih tidak kredibel. Apalagi praktek KKN masih terang-terangan di depan mata. “Banyak kampanye agar dilakukan ‘Quntitave Easing’ (QE). Istilah mah keren, nyontek dari US.  QE itu mah ‘money printing’ (Cetak Uang),” tulisnya di twitter, Selasa (28/4/2020).

Menurut Ketua Dewan Pembina Asprindo ini, menjadi berbahaya jika pemerintah yang menjalankan opsi tersebut tidak kredibel. “Amerika, EC & Jepang kuat, bisa ‘macro-pumping’. Kalau RI bakal jadi sumber bancakan baru ala BLBI (recovery hanya 25 persen). Siapa yang tanggung jawab?” jelasnya.

Istilah ini memang tidak banyak dipahami publik, begitu juga bahaya. Kelana Buana, membalas akun RR. “Saya g ngerti istilah2 gitu bang.. bagi saya kalo di masyarakat bawah, petani n pedagang perputaran uangnya bagus..otomatis ekonomi akan bagus dgn sendirinya.. Ini pemerintah sibuk menekan dolar, bursa saham dll..g da pengaruhnya, uangnya g nyampe bawah hnya muter2 di atas..,” tulisnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah diledek seperti itu. Saat seperti ini, dimana ekonomi dihajar COVID-19, PHK meledak, daya beli anjlok, masyarakat butuh bantuan dana segar untuk menyambung hidup. Kenapa pemerintah tak lantas mengambil jalan singkat, cetak uang baru untuk dibagi-bagi ke masyarakat sebagai bantuan langsung tunai (BLT)?

Dijawab Sri Mulyani, bahwa, mencetak uang memang bisa saja dilakukan oleh pemerintah. Namun jika tidak dihitung secara cermat bakal ada ancaman inflasi mengintai. Perlu dipikirkan pula supply and demand di pasar.

“Artinya kan ini orang menganggap persoalannya karena uang saja, sehingga ekonomi berhenti. Orang yang tadinya kerja, bisa belanja, perusahaan yang produksi barang bisa dapat revenue. Tapi sekarang ini orang di rumah, dia gak belanja, terbatas, sehingga ekonomi berhenti,” ujarnya saat berbincang dengan pimpinan media massa secara virtual, sebagaimana dikutip detik.com.

Bisa Buat Bancakan

Pun begitu, ibarat orang naik sepeda, Sri Mulyani tak mau membiarkan roda ekonomi langsung berhenti sepenuhnya karena bisa jatuh. Adapun yang ingin dilakukan pemerintah tetap menjaga roda ekonomi terus berputar, meski pelan-pelan.

“Karena kalau berhenti maka akan ada PHK masif. Makanya kita siapkan bansos, relaksasi, stimulus, dan kebijakan lain. Ini kita coba keroyok sama-sama (dengan lembaga lainnya-red.),” tambah Sri.

Ia menambahkan, stimulus sendiri bisa dilakukan lewat kebijakan moneter dan fiskal. Baik itu dengan memberi keringanan pajak ataupun mencetak duit lebih banyak untuk kemudian ‘menggerojokin’ roda ekonomi biar naik lagi.

“Istilahnya kita bikin mengapung lagi, nggak tenggelam. Tapi kalau gerojokin terlalu banyak (cetak uang secara masif-red.), tetapi di sisi lain supply side nggak jalan maka yang ada adalah akan terjadi inflasi,” jelasnya.

Di samping itu, benar kata Rizal Ramli, jika mental pejabat kita masih KKN, suka korup, maka, mencetak uang baru sama saja dengan membuka praktek jahat, lagi-lagi rakyat yang harus menanggung beban. Jika terjadi inflasi, rakyat kecil mati duluan. (Beb)

(mky.rmol.id,detik.com)

loading...

Balasan