Home Hukum & kriminal MeMiles Menang Kasasi di MA

SN, JAKARTA – “Kita menang di Kasasi,” kata Kamal Tarachan Mirchandani alias Sanjay, owner PT Kam and Kam di Jakarta, Kamis ( 8/4/2021) lalu.

Hal tersebut ditegaskan kembali saat ‘Press Conference MeMiles’ di sebuah hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, bertajuk “MeMiles; Karya Anak Bangsa Indonesia”, Senin, (12/4/ 2021).

“Amar putusan: TOLAK,” tulis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam situs Kepaniteraan Mahkamah Agung, Senin (12/4/2021).

Atas semua ini, pupus sudah harapan oknum Kepolisian Jawa Timur (2019-2020) pimpinan Irjen Pol Drs Luki Hermawan MSi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Surabaya untuk menenggelamkan MeMiles.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah langkah pamungkas para pihak mendapatkan keadilan. Mahkamah Agung menolak perkara nomor register 433 K/PID.SUS/2021 dan diketok, Rabu, 7 April 2021. Duduk sebagai Majelis Hakim Kasasi adalah Suhadi (Ketua) serta Desnayeti dan Soesilo sebagai Anggota Majelis Kasasi dan Murganda Sitompul selaku panitera pengganti.

Kasus ini diajukan JPU pada Kejaksaan Negeri Surabaya atas vonis bebas Sanjay oleh PN Surabaya pada 24 September 2020. Kala itu, Sanjay dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu primer yakni Pasal 105 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perdagangan dan dakwaan kedua subdidair Pasal 106 UU Perdagangan jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sanjay juga dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan sebagaimana dakwaan kedua jaksa.

Menurut Majelis Hakim, tidak ada yang dirugikan dari tuduhan tersebut. Sanjay tidak terbukti melakukan pidana perdagangan produk MeMiles yang digembar-gemborkan meraup dana nasabah lebih dari Rp 750 miliar.

Kasus MeMiles mencuat selama 2019-2020. Awalnya, MeMiles dituding sebagai perusahaan investasi berkedok pemasangan iklan dengan aplikasi tertentu yang menawarkan hadiah. Perkara MeMiles semula diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Jawa Timur (2019-2020).

Dalam penyidikan disebutkan, MeMiles adalah investasi bodong. Polisi menyebut, investasi itu telah merekrut 268 member dalam waktu delapan bulan dan mengumpulkan uang investasi sebesar Rp 761 miliar. Tak urung, beberapa artis yang dipanggil pihak Polda Jawa Timur. Hal berbeda dilakukan oleh Mulan Jameela. Mulan yang juga anggota DPR RI ini lebih memilih mentaati himbauan pimpinan di DPR-RI, sehingga urun datang ke Polda Jawa Timur meski diberitakan telah dipanggil untuk memberikan keterangan atau kesaksian.

Dalam penyidikan, Polda Jatim menyita uang senilai Rp 147,8 miliar, 28 unit kendaraan roda empat, dan 3 unit sepeda motor. Selain itu disita juga emas batangan dan ratusan barang elektronik.

Selain Sanjay, putusan MA tersebut juga berlaku untuk empat orang manajemen MeMiles, yaitu Fatah Suhanda, Eva Martini Luisa, Prima Hendika, dan Sri Windyastuti (Wiwied).

Selain, induk usaha, PT Kam and Kam mengalami berbagai tuntutan oleh segelintir customer yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok kecilnya melalui sidang-sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di PN Jakarta Pusat sebanyak sembilan kali pengajuan perkara ditambah satu perkara wanprestasi yang dicabut pada sidang kedua karena ketidakjelasan alamat tergugat, dan satu perkara wanprestasi sedang diusahakan untuk menjalani sidang di Pengadilan Jakarta Utara.

Kisruh PT Kam and Kam diawali release Satuan Tugas Waspada Investasi pimpinan Tongam L Tobing sekitar Agustus-September 2019.

Keluarga Besar MeMiles Indonesia (KBMI) selaku perkumpulan para customer se-nusantara mengapresiasi keterangan atau pernyataan CEO MeMiles atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pid.Sus/2021 terkait kemenangan MeMiles, yakni putusan kasasi yang diajukan JPU Kejaksaan Negeri Surabaya ditolak.

“Keluarga Besar MeMiles Indonesia mengapresiasi keterangan atau pernyataan CEO MeMiles atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pid.Sus/2021 terkait kemenangan MeMiles, yakni putusan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ditolak,” tegas Sekjen KBMI, Andy M Rizaldy dalam pernyataannya bersama Ketua Umum KBMI, Fransiska Langelo Warouw dan didampingi jajaran pengurus pusat KBMI, seperti dikutip media ini, Sabtu (1/5/2021).

Ditambahkan, yang diputuskan pemerintah melalui pengadilan adalah penegasan terhadap kebenaran maupun legalitas MeMiles sudah dibuktikan dengan berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya bahwa telah terbantahkan pasal-pasal atas dugaan-dugaan bodong MeMiles. Ditegaskan bahwa tidak ada satu pun dugaan pasal yang tidak terbantahkan yang teruji di meja hijau berproses hukum sejak Rabu, 18 Desember 2019 hingga Rabu, 7 April 2021 membuahkan hasil yang riil atas putusan yang sebenar-benarnya, adil tanpa intervensi pihak manapun.

Diawali putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020 mengetahui/ menyaksikan secara langsung atas putusan bebas demi hukum dan/ atau bebas murni dikeluarkan CEO dan empat orang pihak manajemen tertanggal 1 Oktober 2020 yang diakui juga sebagai salah satu hari bersejarah di Indonesia karena bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Namun, pihak Kejari Surabaya melanjutkan kasus dugaan investasi MeMiles dengan mengajukan kasasi ke MA dan ditolak. Dengan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait PT Kam and Kam yang berproses hukum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Utara juga ditolak.

KBMI berkesimpulan menyatakan kemenangan mutlak bagi MeMiles, bisnis periklanan online. Oleh karenanya agar semua barang sitaan segera ditertibkan untuk dikembalikan utuh karena sebagian besarnya adalah milik member sebagai hadiah dari pihak manajemen.

Bisnis MeMiles yang legal, teruji, dan terbukti adalah benar merupakan aplikasi advertising (periklanan) online dengan promo hadiah atas pembelian slot iklan atau tempat beriklan usaha pada aplikasi MeMiles, bukan merupakan bisnis investasi ilegal, Ponzi, ataupun bodong.

Atas putusan pemerintah melalui PN Surabaya hingga putusan MA tersebut, KBMI menerima putusan hukum ini adalah kabar baik yang bukan hanya untuk pihak manajemen PT Kam and Kam maupun para member atau customer, tetapi juga bagi kehidupan di era bisnis digital di seluruh Tanah Air. Bahkan juga dalam kasus bersejarah hukum telah terbukti ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

“Dengan putusan tersebut, manajemen MeMiles dinyatakan tidak melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan usahanya. Perjuangan panjang yang telah diusahakan semua pihak telah mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan bersama. Permasalahan yang menyebabkan terganggunya usaha MeMiles bukan merupakan kehendak manajemen PT Kam and Kam, tetapi karena pihak lain. Adanya putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap, maka semua pihak menatap masa depan yang lebih baik,” pungkas Fransiska Langelo Warouw. (BS)

loading...

Balasan