Dana Hibah Parpol 2024 Belum Lunas, Gerindra Wacanakan Mobilisasi Massa Demo Pemda Polman

Dana Hibah Parpol 2024 Belum Lunas, Gerindra Wacanakan Mobilisasi Massa Demo Pemda Polman

SIARANNEWS.COM — Dana hibah untuk partai politik (parpol) triwulan IV tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) belum terbayarkan. Sejumlah pengurus parpol mendatangi kantor Bupati Polman untuk mendesak Pemda segera memenuhi hak mereka. Kedatangan mereka diwakili oleh Sekretaris DPC Gerindra Polman, Makmun Mustafa, Wakil Ketua DPC PKB Polman, Abdul Rahman Yunus, Ketua DPC PKS Polman, Ruslan, dan Kepala Sekretariat Nasdem Polman, Ilham Muslimin.

Mereka bertemu dengan Plt Sekda Polman, I Nengah Tri Sumadana, serta Sekretaris Bagian Keuangan Pemkab Polman, Gazali. Dalam pertemuan tersebut, Makmun Mustafa mengungkapkan kekecewaannya terkait tertundanya pembayaran dana hibah yang diatur dalam Perda. Makmun menjelaskan, dana hibah tersebut sangat penting bagi kelangsungan kaderisasi dan administrasi parpol di daerah. “Jika dana hibah tidak dibayarkan sesuai aturan, akan berdampak pada bantuan dana hibah tahun 2025 yang berpotensi tidak bisa diproses,” ujarnya.

Menurut Makmun, kegagalan pembayaran dana hibah untuk 12 parpol yang memiliki kursi di parlemen ini, diperkirakan mencapai Rp 600 juta, disebabkan oleh defisit keuangan daerah. Meskipun Pemda mengklaim adanya defisit, Makmun menekankan bahwa dana hibah parpol adalah kewajiban yang harus dipenuhi, ” bukan hanya  menganggarkan dana yang sifatnya hura-hura, seperti menyewa Disc jockey{DJ) sexy di malam tahun baru, kami juga bisa memobilisasi massa untuk mendemo Pemda, karena parpol ini punya massa pasti, “jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PKB Polman, Abdul Rahman Yunus, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan auditor Pemda yang menyebutkan dana hibah “terbakar”. Yunus mengatakan parpol mereka memiliki lima kursi di DPRD Polman, ” dana hibah yang gagal bayar tahun ini ke Parpol mencapai Rp 53 juta.” terangnya.

Ketua DPC PKS Polman, Ruslan, juga mengkritik kondisi ini, mengingat PKS hanya memiliki satu kursi di DPRD dan dana hibah tersebut sangat dibutuhkan, ” untuk menjalankan kegiatan struktural partai tentunya, ” harapnya.

Kepala Sekretariat DPC Nasdem Polman, Ilham Muslimin, turut merasakan dampak negatif dari penundaan dana hibah ini. “Kami di DPRD berhasil meraih tujuh kursi, dan untuk menyusun struktur serta menjalankan pendidikan politik hingga ke tingkat desa, dana hibah sangat penting,” ujarnya.

Di sisi lain, Plt Sekda Polman, I Nengah Tri Sumadana, mengonfirmasi bahwa dana hibah parpol memang belum dibayarkan pada akhir tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan kajian terhadap kondisi keuangan daerah, dan setelah itu, akan meminta review dari Inspektorat sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan di APBD 2025. ” selain utang dana hibah parpol, Pemda juga harus menyelesaikan kewajiban lainnya.” tuturnya.

Pengurus parpol menyatakan akan melakukan konsolidasi internal sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, mereka tidak menutup kemungkinan akan mengorganisir massa untuk menggelar aksi demonstrasi.

( Ahmad Gazali)

editor

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *