By SIARANNEWS.COM —– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Polewali Mandar(Polman) dinilai tidak bekerja optimal karena tidak menemukan kasus money politik beberapa hari jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Hal itu diungkapkan Koordinator aksi HMI Polman Idris, Bawaslu Polman dianggap belum memaksimalkan kinerja Panitia Pengawas (Panwas) di desa,kelurahan maupun tingkat kecamatan, ” banyaknya jumlah Panwas dan PKD di setiap desa harusnya sudah ada temuan kasus politik uang yang ditemukan. kami menganggap Bawaslu sampai hari ini tidak bekerja,” ujar Idris usai memimpin aksi unjuk rasa HMI Polman di depan kantor Bawaslu Polman, Senin 25 November.
Sebab itu, Idris mendesak Bawaslu agar bekerja secara profesional sehingga dapat menemukan pelanggaran pemilu di lapangan, Kata dia, HMI siap untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan dan menjaga nilai demokrasi, ” caranya dengan membentuk 100 volunteer yang akan menyebar ke desa-desa di Polman untuk mengawasi proses demokrasi di Polman khususnya memantau money politik. ” terangnya.
Idris menyampaikan tuntutan yang disampaikan ke Bawaslu Polman yakni terkait isu money politik yang marak di sosial media, kabar isu politik uang ini tersebar di akun facebook, tiktok maupun grup whatsapp. ” dengan demikian mestinya Bawaslu segera melakukan penanganan dan mengambil tindakan terkait isu politik uang di. media sosial,” bebernya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Polman Divisi Penindakan Pelanggaran Usman, meminta ke pengunjuk rasa mahasiswa HMI untuk melaporkan kasus money politik apabila ditemukan di lapangan, tentunya dengan menyertakan bukti otentik,” laporan kasus politik uang yang terima Bawaslu Polman sampai hari sudah dua kasus, ” pungkasnya. (Arf/Alga)
